Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020, DPRD Panggil PD Pasar Jaya
loading...
Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil PD Pasar Jaya terkait dugaan korupsi Bansos Covid-19 Tahun 2020. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil PD Pasar Jaya selaku perusahaan pelat merah yang menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Hal itu menyusul ramainya pemberitaan dugaan kasus korupsi Bansos Covid-19 tahun 2020 silam.
"Kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Senin (16/1/2023).
Politisi PKS itu menambahkan bahwa yang dipanggil Dirut Pasar Jaya saat ini Tri Prasetyo untuk mencari informasi lebih jauh. Ia menyebut pemanggilan rencana Februari mendatang.
”Timingnya kemungkinan di Februari. Karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari). Karena sampai dengan pertengahan Februari itu sudah ada,” ujar Ismail.
Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun.
Temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur. Anggaran Bansos DKI 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakara, Premi Lasari menepis isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun. Menurutnya kontrak dengan PD Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu.
”Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan PD Pasar Jaya. Tetapi kan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020," kata Premi kepada awak media di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
"Kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Senin (16/1/2023).
Politisi PKS itu menambahkan bahwa yang dipanggil Dirut Pasar Jaya saat ini Tri Prasetyo untuk mencari informasi lebih jauh. Ia menyebut pemanggilan rencana Februari mendatang.
”Timingnya kemungkinan di Februari. Karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari). Karena sampai dengan pertengahan Februari itu sudah ada,” ujar Ismail.
Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun.
Temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur. Anggaran Bansos DKI 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakara, Premi Lasari menepis isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan PD Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun. Menurutnya kontrak dengan PD Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu.
”Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan PD Pasar Jaya. Tetapi kan kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020," kata Premi kepada awak media di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
(ams)
Explore More