Tahun Ini, BBWM Garap PLTS di Gedung Pemkab Bekasi
loading...
BBWM akan membangun PLTS di gedung Pemkab Bekasi dan Kilang Minyak di Babelan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BEKASI - Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kabupaten Bekasi, PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) merencanakan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat.
Dirut BBWM Prananto Sukodjatmoko mengatakan, pembangunan pembangkit tenaga surya ini merupakan energi terbarukan yang merupakan bagian diversifikasi usaha dilakukan perusahaan untuk bisa terus bertahan di tengah menurunnya alokasi gas terproses.
”Puncak pasokan assosiated gas dari Pertamina terjadi pada tahun 2012 sebesar 32 juta kaki kubik perhari dan etoran PAD BBWM mencapai 30 Milyar lebih. Berbanding lurus lah karena pasokan besar setoran PAD juga pasti besar,” kata Prananto, Rabu (4/12/2022).
”Memang alokasi dari Pertamina terus berkurang mulai dari 32 juta kaki kubik per hari di tahun 2012 di mna sekarang hanya hanya 1,5 juta kaki kubik per hari. Produksi menurun dan setoran PAD juga otomatis pasti turun lah,” lanjutnya.
Diversifikasi usaha sendiri telah direncanakan sejak 2016 lalu guna mengantisipasi menurunnya cadangan gas. Namun demikian, rencana itu kerap tertunda akibat dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kursi Bupati Bekasi.
Sebagai langkah awal pengembangan usaha di bidang PLTS, BBWM akan memasang di kilang agar bisa lebih efisien dengan mengurangi biaya pembelian solar genset.
”Kami coba memasang PLTS di kilang kami yang proses pembangunannya butuh waktu 90 hari,” tuturnya.
Apabila telah terpasang, PLTS yang menghasilkan daya listrik sebesar 150 kVa (kilovolt ampere) itu akan menggerakkan mesin genset yang dalam satu bulan menghabiskan dana sebesar Rp200 juta.
Dipasangnya PLTS diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, agar BBWM bisa mengelola bisnis di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi.
Terlebih lagi, pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon dengan cara pemanfaatan energi terbarukan (ET) sebesar 50 persen pada 2050 mendatang.
”Rencana kami tentunya akan berkontribusi besar untuk pemerintah Indonesia, yang juga berkomitmen dalam pertemuan G20, untuk mengurangi emisi karbon,” kata Prananto.
Ia mengharapkan agar rencana pemasangan itu bisa disambut baik sehingga nantinya semua bangunan negara di Bekasi menggunakan PLTS.
Dirut BBWM Prananto Sukodjatmoko mengatakan, pembangunan pembangkit tenaga surya ini merupakan energi terbarukan yang merupakan bagian diversifikasi usaha dilakukan perusahaan untuk bisa terus bertahan di tengah menurunnya alokasi gas terproses.
”Puncak pasokan assosiated gas dari Pertamina terjadi pada tahun 2012 sebesar 32 juta kaki kubik perhari dan etoran PAD BBWM mencapai 30 Milyar lebih. Berbanding lurus lah karena pasokan besar setoran PAD juga pasti besar,” kata Prananto, Rabu (4/12/2022).
”Memang alokasi dari Pertamina terus berkurang mulai dari 32 juta kaki kubik per hari di tahun 2012 di mna sekarang hanya hanya 1,5 juta kaki kubik per hari. Produksi menurun dan setoran PAD juga otomatis pasti turun lah,” lanjutnya.
Diversifikasi usaha sendiri telah direncanakan sejak 2016 lalu guna mengantisipasi menurunnya cadangan gas. Namun demikian, rencana itu kerap tertunda akibat dinamika politik dan pergantian kepemimpinan di kursi Bupati Bekasi.
Sebagai langkah awal pengembangan usaha di bidang PLTS, BBWM akan memasang di kilang agar bisa lebih efisien dengan mengurangi biaya pembelian solar genset.
”Kami coba memasang PLTS di kilang kami yang proses pembangunannya butuh waktu 90 hari,” tuturnya.
Apabila telah terpasang, PLTS yang menghasilkan daya listrik sebesar 150 kVa (kilovolt ampere) itu akan menggerakkan mesin genset yang dalam satu bulan menghabiskan dana sebesar Rp200 juta.
Dipasangnya PLTS diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan pemegang saham, dalam hal ini Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, agar BBWM bisa mengelola bisnis di lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi.
Terlebih lagi, pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan salah satu rencana jangka panjang pemerintah yang menargetkan bebas emisi karbon dengan cara pemanfaatan energi terbarukan (ET) sebesar 50 persen pada 2050 mendatang.
”Rencana kami tentunya akan berkontribusi besar untuk pemerintah Indonesia, yang juga berkomitmen dalam pertemuan G20, untuk mengurangi emisi karbon,” kata Prananto.
Ia mengharapkan agar rencana pemasangan itu bisa disambut baik sehingga nantinya semua bangunan negara di Bekasi menggunakan PLTS.
(ams)
Explore More