Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mau Jakarta Aman atau Tidak? Heru Budi: Ya Harus Bangun Tanggul Laut dan Pantai
loading...
Pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) baik tanggul laut (Giant Sea Wall) maupun tanggul pantai dapat mencegah ancaman banjir rob di pesisir utara Jakarta. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mau Jakarta aman atau tidak? Kalau mau, menurut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus dibangun tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) baik tanggul laut (Giant Sea Wall) maupun tanggul pantai. Upaya ini untuk mencegah ancaman banjir rob di pesisir utara Jakarta.
"Kalau mau aman Jakarta sampai seterusnya, kita harus bangun tanggul laut dan tanggul pantai,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Rencana pembangunan tanggul laut dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011, hingga 2020. Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut.
Baca juga: Heru Kumpulkan Pejabat DKI Bahas Progres Tanggul Pesisir Jakarta NCICD
“Konsepnya seperti apa, sekali lagi kita serahkan kepada Bappenas supaya bisa sinergi. Terkait pembiayaannya juga akan dibahas. Kalau konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas langsung FGD (Focus Group Discussion), diskusi dengan para kementerian terkait ada Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup. Target konsep, mungkin 2-3 bulan konsep ini selesai,” ungkapnya.
Pemprov DKI terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan pesisir utara Jakarta. Tanggul pantai merupakan solusi mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan air laut pasang atau banjir rob.
Tanggul pengaman pantai bakal dibangun sepanjang 46,212 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km.
Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI.
Wilayah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru. Sementara, lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa rencana atas Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Kalau mau aman Jakarta sampai seterusnya, kita harus bangun tanggul laut dan tanggul pantai,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Rencana pembangunan tanggul laut dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011, hingga 2020. Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut.
Baca juga: Heru Kumpulkan Pejabat DKI Bahas Progres Tanggul Pesisir Jakarta NCICD
“Konsepnya seperti apa, sekali lagi kita serahkan kepada Bappenas supaya bisa sinergi. Terkait pembiayaannya juga akan dibahas. Kalau konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas langsung FGD (Focus Group Discussion), diskusi dengan para kementerian terkait ada Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup. Target konsep, mungkin 2-3 bulan konsep ini selesai,” ungkapnya.
Pemprov DKI terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan pesisir utara Jakarta. Tanggul pantai merupakan solusi mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan air laut pasang atau banjir rob.
Tanggul pengaman pantai bakal dibangun sepanjang 46,212 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km.
Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI.
Wilayah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru. Sementara, lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa rencana atas Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
(jon)
Explore More