Eks Anggota TGUPP Anies Protes Pengurangan WiFi Gratis, DPRD: Tetap Dianggarkan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies Baswedan, TatakUjiyati, memprotes penghentian layanan internet gratis untuk masyarakat di beberapa titik. Ia menuding ada pengurangan anggaran JakWifi di APBD 2023.
"Tampaknya ada pemotongan anggaran JakWifi di APBD sehingga sebagian titik WiFi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah, begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," cuit Tatak dalam laman Twitternya @tatakujiyati, dikutip, Selasa (3/1/2023).
Tatak protes penghentian layanan JakWifi di sebagian wilayah Jakarta karena sangat merugikan masyarakat. Terutama kalangan masyarakat yang tidak mampu.
"Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan. Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," lanjut Tatak.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono ketika dikonfirmasi menepis tudingan pemotongan anggaran JakWifi tersebut. Ia memastikan anggaran pengoperasian JakWifi masih tercantum dalam APBD 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWifi di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," kata Mujiyono.
Politikus Demokrat itu menjelaskan, memang ada pemangkasan jumlah anggaran JakWifi. Hal itu membuat operasional layanan JakWifi hanya beroperasi tujuh bulan. Sementara anggaran untuk lima bulan sisanya, akan dialokasikan kembali pada APBD Perubahan.
"Anggaran JakWifi tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWifi normal). Begitu nanti di APBD Perubahan, di Juni atau Juli masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," pungkasnya
"Tampaknya ada pemotongan anggaran JakWifi di APBD sehingga sebagian titik WiFi gratis dimatikan. Anies selesai menjabat 16 Oktober 2022 saat anggaran belum usai dibahas. Yah, begitulah nasib wong cilik, diabaikan jika para penguasa tak ada yang membela," cuit Tatak dalam laman Twitternya @tatakujiyati, dikutip, Selasa (3/1/2023).
Tatak protes penghentian layanan JakWifi di sebagian wilayah Jakarta karena sangat merugikan masyarakat. Terutama kalangan masyarakat yang tidak mampu.
"Waduh kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan. Okelah jika tidak suka Anies Baswedan, tapi mbok ya jangan merugikan warga Jakarta. Terutama yang miskin," lanjut Tatak.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono ketika dikonfirmasi menepis tudingan pemotongan anggaran JakWifi tersebut. Ia memastikan anggaran pengoperasian JakWifi masih tercantum dalam APBD 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWifi di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," kata Mujiyono.
Politikus Demokrat itu menjelaskan, memang ada pemangkasan jumlah anggaran JakWifi. Hal itu membuat operasional layanan JakWifi hanya beroperasi tujuh bulan. Sementara anggaran untuk lima bulan sisanya, akan dialokasikan kembali pada APBD Perubahan.
"Anggaran JakWifi tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWifi normal). Begitu nanti di APBD Perubahan, di Juni atau Juli masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," pungkasnya
(thm)