Cegah Korupsi, Pemprov DKI Berkolaborasi dengan KPK
loading...
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan saat Pemprov DKI berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi di lingkungan Balai Kota DKI. Foto: MPI/Bachtiar Rojab
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Komitmen ini menjadi acuan bersama dalam mengoptimalkan gerakan antikorupsi .
Demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab, kata dia, perlu adanya menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI.
"Mudah-mudahan melalui inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).
Lebih lanjut, Heru menuturkan, capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.
“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” imbuhnya.
Heru mengklaim, keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi.
2. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan.
Demikian disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab, kata dia, perlu adanya menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI.
"Mudah-mudahan melalui inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).
Lebih lanjut, Heru menuturkan, capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.
“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” imbuhnya.
Heru mengklaim, keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi.
2. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.
3. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan.
Explore More