Cegah Korupsi, Pemprov DKI Berkolaborasi dengan KPK

4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.

5. Peningkatan pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall pelayanan publik.

6. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan transaksi nontunai.

7. Penerapan manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

8. Optimalisasi dan pengamanan aset daerah.

Heru juga menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD agar selalu berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan seluruh program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Itjen Kemendagri, BPKP, Kejaksaan Tinggi, KPK RI serta berbagai pihak yang telah membantu dan mengawal untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI Jakarta," katanya.

Dia berharap, kinierja anak buahnya ke depan terus meningkat dan lebih baik lagi. Karena dengan demikian, kata dia, layanan masyarakat akan terus membaik.

"Kami berharap dapat terus dibimbing dan didampingi agar kualitas pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.