Optimalkan Layanan Air Bersih, PDAM Bekasi Minta Modal Rp244 Miliar

BEKASI - PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi mengajukan penyertaan modal sebesar Rp244 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk periode tahun anggaran 2023 guna optimalisasi layanan air bersih daerah itu.

”Pengajuan penyertaan modal sudah kami sampaikan. Setiap tahun kami ajukan namun selama lima tahun terakhir sama sekali tidak ada realisasi,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Usep Rahman Salim, Selasa (22/11/2022).



Penyertaan modal diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah sesuai amanah UUD 1945 dilaksanakan PDAM selaku operator.

Untuk itu, PDAM terus berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui sejumlah inovasi dengan kemampuan sendiri meski belum mendapatkan penyertaan modal. Peningkatan jumlah pelanggan mencapai 350.000 sambungan langganan, terbesar di Jawa Barat.

Usep menjelaskan, permohonan penyertaan modal ini untuk memenuhi rencana bisnis perusahaan yang menargetkan 80 persen wilayah cakupan terlayani air bersih melalui penyambungan saluran baru.

Dari total 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, 20 Kecamatan sudah menerima pasokan air bersih.”Target kami di tahun 2023 mendatang, 80 persen warga Bekasi terlayani air bersih. Perlu investasi besar guna mewujudkan hal tersebut,” jelasnya.

Usep mengaku sejak berdiri pada 29 September 1981 atau 41 tahun lalu, penyertaan modal yang telah dikucurkan kepada PDAM Tirta Bhagasasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp260 miliar dan dari Pemerintah Kota Bekasi senilai Rp60 miliar.

Alokasi penyertaan modal tersebut digunakan untuk memperluas cakupan layanan air bersih sekaligus mengokohkan posisi bisnis perusahaan yang kini telah memiliki aset senilai Rp6 triliun, suatu prestasi besar yang diraih secara bertahap.

Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Maman Sudarman mengatakan perusahaan juga mengajukan penyertaan modal serupa kepada Pemerintah Kota Bekasi hanya saja permohonan yang diajukan lebih kecil yakni Rp70 miliar.



Menurut dia, ada tiga sumber investasi perusahaan antara lain pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah. ”Dari pusat dan provinsi biasanya berbentuk fisik proyek tapi itu pun hanya sesekali, tidak setiap tahun,” ucapnya.

Keterbatasan penyertaan modal membuat perusahaan melakukan skema kerja sama dengan badan usaha swasta sesuai amanah Peraturan Pemerintah 122/2015 terkait SPAM dan Peraturan Presiden 38/2018 tentang kerja sama dan penyediaan infrastruktur.

”Saat ini sudah ada kerja sama investasi dengan beberapa badan usaha namun kita tetap berharap penyertaan modal bisa dikucurkan tahun depan agar pipanisasi dan pembangunan infrastruktur air bersih bisa dilakukan hingga pelosok wilayah,” katanya.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengakui bahwa selama kurun lima tahun terakhir tidak ada penyertaan modal yang diberikan kepada PDAM Tirta Bhagasasi akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

”Kami meminta PDAM dapat mengoptimalkan kemitraan bersama pihak swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terkait pengajuan penyertaan modal sedang proses pembahasan mengacu kemampuan keuangan daerah,” katanya.