Sampah Dianggap Penyebab Banjir, Anggota DPRD DKI Minta Satgas UPK Kerja Ekstra
loading...
A
A
A
"Satgas UPK Badan Air DLH yang diterima kerja itu harus rajin. Prinsipnya mereka harus memahami tugas masing-masing. Sering juga saya temukan bahwa petugas rumah pompa masih memungut sampah yang notabene bukan tupoksi mereka. Pada saat saya tanya ke petugas pompa tersebut, intinya mereka takut disalahkan jika wilayah tersebut terlanda banjir. Jadi terpaksa mereka melakukan hal yang secara prinsip bukan tugas mereka," ketus Kent.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Jakarta itu menyebutkan, seharusnya Satgas UPK Badan Air DLH ditempatkan di setiap rumah-rumah pompa. Karena pada saat hujan besar, secara otomatis jumlah sampah pasti banyak menuju ke rumah pompa tersebut. Dalam kondisi seperti krusial seperti inilah Satgas UPK Badan Air DLH sangat dibutuhkan.
"Selain itu petugas harus ada yang keliling dalam mengecek apakah ada sampah yang menyangkut di saluran air. Jikalau hal ini benar-benar dilakukan dan menjadi perhatian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, saya yakin bisa sangat membantu dalam pengendalian bencana banjir di DKI Jakarta," tutur Kent.
Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera melakukan sheetpile di sejumlah kali di Jakarta. Sebab, warga bantaran kali akan sering kebanjiran jika belum dilakukan turap.
"Harus secepatnya mensheetpile di bantaran kali, karena jika setiap ada air kiriman pasti akan berdampak langsung ke pemukiman warga di sekitaran bantaran kali. Ini yang saat ini masih terkendala terkait dengan pembebasan lahan," tukasnya.
Menurut Kent, masalah pembebasan lahan ini seharusnya menjadi beban pemerintah, dimana pengadaannya diatur dalam UU yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta antar OPD atau lembaga Muspida berkolaborasi.
"Tujuannya untuk bisa segera mengeksekusi permasalahan di wilayah itu," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Kent pun berharap agar masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing. Masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta terbebas dari banjir," pungkasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Jakarta itu menyebutkan, seharusnya Satgas UPK Badan Air DLH ditempatkan di setiap rumah-rumah pompa. Karena pada saat hujan besar, secara otomatis jumlah sampah pasti banyak menuju ke rumah pompa tersebut. Dalam kondisi seperti krusial seperti inilah Satgas UPK Badan Air DLH sangat dibutuhkan.
"Selain itu petugas harus ada yang keliling dalam mengecek apakah ada sampah yang menyangkut di saluran air. Jikalau hal ini benar-benar dilakukan dan menjadi perhatian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, saya yakin bisa sangat membantu dalam pengendalian bencana banjir di DKI Jakarta," tutur Kent.
Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera melakukan sheetpile di sejumlah kali di Jakarta. Sebab, warga bantaran kali akan sering kebanjiran jika belum dilakukan turap.
"Harus secepatnya mensheetpile di bantaran kali, karena jika setiap ada air kiriman pasti akan berdampak langsung ke pemukiman warga di sekitaran bantaran kali. Ini yang saat ini masih terkendala terkait dengan pembebasan lahan," tukasnya.
Menurut Kent, masalah pembebasan lahan ini seharusnya menjadi beban pemerintah, dimana pengadaannya diatur dalam UU yang berlaku. Oleh karena itu, ia meminta antar OPD atau lembaga Muspida berkolaborasi.
"Tujuannya untuk bisa segera mengeksekusi permasalahan di wilayah itu," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Kent pun berharap agar masyarakat semakin kuat kesadarannya untuk bijak mengelola sampah dari rumah masing-masing. Masyarakat bisa mulai peduli terhadap sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
"Kesadaran jangan buang sampah sembarangan kita lakukan demi kebaikan bersama, agar Jakarta terbebas dari banjir," pungkasnya.
(thm)