Dishub DKI: Pengaturan Jam Kerja Atasi Kemacetan di Jakarta Tunggu Hasil FGD
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) terbatas terkait pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan. Namun, hasil FGD yang matang dan final mengenai pengaturan jam kerja akan dipaparkan di kesempatan lain.
"Kami sudah melakukan FGD terbatas dengan mengundang narasumber terkait," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (29/9/2022).
Baca juga: Kemacetan Jakarta Semrawut, Polda Metro Dorong Aturan Jam Kerja Diterapkan
Namun, dia belum bisa menjelaskan target dari peraturan jam kerja. Dia akan menginformasikan lebih lanjut ke depan jika sudah ada hasil matang dari FGD.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan secara logika pengaturan jam kerja kantoran untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memiliki pengaruh. Namun, perlu dibahas dan dievaluasi lebih lanjut oleh stakeholder.
"Kalau itu kan secara logika, itu punya pengaruh mengurai kemacetan. Seberapa besar pengaruhnya harus dilihat dulu, dievaluasi," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Kami sudah melakukan FGD terbatas dengan mengundang narasumber terkait," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (29/9/2022).
Baca juga: Kemacetan Jakarta Semrawut, Polda Metro Dorong Aturan Jam Kerja Diterapkan
Namun, dia belum bisa menjelaskan target dari peraturan jam kerja. Dia akan menginformasikan lebih lanjut ke depan jika sudah ada hasil matang dari FGD.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan secara logika pengaturan jam kerja kantoran untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memiliki pengaruh. Namun, perlu dibahas dan dievaluasi lebih lanjut oleh stakeholder.
"Kalau itu kan secara logika, itu punya pengaruh mengurai kemacetan. Seberapa besar pengaruhnya harus dilihat dulu, dievaluasi," ucapnya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(jon)