Disindir Sekjen PDIP agar PKS Fokus Bangun Depok, Wali Kota Idris Ngamuk
loading...
Wali Kota Depok Mohammad Idris. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berasal dari PKS mengamuk dengan pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto melontarkan kritik agar PKS fokus saja pada pembangunan Kota Depok.
Idris meminta Hasto tidak membenturkan isu politik dengan kerja eksekutif. Alasannya, eksekutif adalah bagian dari kerja politik pemerintahan. “Politik pemerintahan di daerah erat kaitannya dengan politik pemerintahan pusat,” ujarnya, Senin (19/9/2022).
Baca juga: Hasto: PDIP Tak Bisa Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat karena Alasan Ideologis
Secara struktur pemerintahan adalah bagian dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga dia juga tidak bisa menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Saya fatsun politik pemerintahan taat pada beliau. Cuma permasalahannya bagaimana mengimbangi kondisi masyarakat yang semakin susah kan begitu,” ucapnya.
Idris menyarankan elite politik tidak membawa isu politik dengan kondisi daerah karena bisa berdampak pada persoalan lain. Apalagi Pemkot Depok sudah memberikan alokasi anggaran aspirasi dewan lewat pokir.
Pokir diperuntukkan merawat konstituen tiap anggota dan menyerap aspirasi warga yang setiap anggota dewan diberikan sebesar Rp3 miliar.
“Nah, ini kalau dikatakan Depok tidak maju dengan pokir karena pokir itu dituangkan dalam dokumen hasil reses mereka. Kita baca oh ternyata hasilnya misalnya perbaikan jalan, perbaikan segala macam termasuk kebutuhan pemuda, remaja. Itu ada di aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokir,” jelas Idris.
Baca juga: Soal Koalisi Pemilu 2024, Pernyataan Hasto PDIP Pacu Adrenalin Kader PKS
Namun, jika itu dikaitkan dengan pembangunan Depok yang dianggap tidak maju, maka harus dievaluasi bersama seluruh anggota DPRD Depok. Dalam pokir juga ada aspirasi dari anggota DPRD asal PDIP juga.
“Artinya, pembangunan yang diusulkan berarti harus dievaluasi. Kalau dikatakan nggak maju berarti nggak benar, nah ini ya logikanya. Makanya, jangan dikaitkan gitu kritik PKS terhadap pemerintah, itu biasa saja menurut saya,” kata Idris.
Idris meminta Hasto tidak membenturkan isu politik dengan kerja eksekutif. Alasannya, eksekutif adalah bagian dari kerja politik pemerintahan. “Politik pemerintahan di daerah erat kaitannya dengan politik pemerintahan pusat,” ujarnya, Senin (19/9/2022).
Baca juga: Hasto: PDIP Tak Bisa Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat karena Alasan Ideologis
Secara struktur pemerintahan adalah bagian dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga dia juga tidak bisa menentang apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Saya fatsun politik pemerintahan taat pada beliau. Cuma permasalahannya bagaimana mengimbangi kondisi masyarakat yang semakin susah kan begitu,” ucapnya.
Idris menyarankan elite politik tidak membawa isu politik dengan kondisi daerah karena bisa berdampak pada persoalan lain. Apalagi Pemkot Depok sudah memberikan alokasi anggaran aspirasi dewan lewat pokir.
Pokir diperuntukkan merawat konstituen tiap anggota dan menyerap aspirasi warga yang setiap anggota dewan diberikan sebesar Rp3 miliar.
“Nah, ini kalau dikatakan Depok tidak maju dengan pokir karena pokir itu dituangkan dalam dokumen hasil reses mereka. Kita baca oh ternyata hasilnya misalnya perbaikan jalan, perbaikan segala macam termasuk kebutuhan pemuda, remaja. Itu ada di aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokir,” jelas Idris.
Baca juga: Soal Koalisi Pemilu 2024, Pernyataan Hasto PDIP Pacu Adrenalin Kader PKS
Namun, jika itu dikaitkan dengan pembangunan Depok yang dianggap tidak maju, maka harus dievaluasi bersama seluruh anggota DPRD Depok. Dalam pokir juga ada aspirasi dari anggota DPRD asal PDIP juga.
“Artinya, pembangunan yang diusulkan berarti harus dievaluasi. Kalau dikatakan nggak maju berarti nggak benar, nah ini ya logikanya. Makanya, jangan dikaitkan gitu kritik PKS terhadap pemerintah, itu biasa saja menurut saya,” kata Idris.
(jon)
Explore More