BBM Naik, Demokrat DKI Soroti Pemerintah yang Tidak Berhemat
loading...
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat DKI Jakarta menyoroti sikap pemerintah yang tidak melakukan upaya-upaya penghematan sebelum menyuruh rakyat berhemat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Saya tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM. Padahal, kenaikan harga BBM berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (4/9/2022).
Misalnya, anggaran-anggaran besar tetap digelontorkan untuk pembangunan berbagai proyek pencitraan.
Baca juga: Legislator Demokrat Sebut Kenaikan Harga BBM Bikin Rakyat Makin Terpuruk
Mujiyono juga menilai pejabat dan aparat pemerintah saat ini sedang memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.
"Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022," jelasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menggarisbawahi bahwa harga minyak dunia saat ini yaitu USD 89 per barrel masih di bawah asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 sebesar USD 100 per barrel.
"Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022 seperti janji Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini," kata Mujiyono.
"Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?" ucapnya.
Mujiyono juga mempertanyakan kebocoran penyaluran BBM bersubsidi. "Pemerintah belum melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yang lari ke industri-industri besar. Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya.
“Kenaikan BBM akan menciptakan efek berantai berupa kenaikan harga-harga barang secara umum. Apalagi dari data BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah melewati angka 10 persen," lanjutnya.
Menurut dia, inflasi diprediksi menyentuh 7-8 persen jika harga BBM mencapai Rp10.000. Dalam hal ini, inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat dan angka kemiskinan berpotensi melonjak signifikan.
"Saya tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM. Padahal, kenaikan harga BBM berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (4/9/2022).
Misalnya, anggaran-anggaran besar tetap digelontorkan untuk pembangunan berbagai proyek pencitraan.
Baca juga: Legislator Demokrat Sebut Kenaikan Harga BBM Bikin Rakyat Makin Terpuruk
Mujiyono juga menilai pejabat dan aparat pemerintah saat ini sedang memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah.
"Kondisi masyarakat saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM, apalagi setelah inflasi bahan pangan (volatile food) secara tahunan hampir menyentuh 11 persen YoY pada Juli 2022," jelasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menggarisbawahi bahwa harga minyak dunia saat ini yaitu USD 89 per barrel masih di bawah asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 sebesar USD 100 per barrel.
"Seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022 seperti janji Jokowi sendiri pada pertengahan tahun ini," kata Mujiyono.
"Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?" ucapnya.
Mujiyono juga mempertanyakan kebocoran penyaluran BBM bersubsidi. "Pemerintah belum melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah kebocoran penyaluran BBM bersubsidi yang lari ke industri-industri besar. Jika kebocoran ini bisa ditekan, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi," ujarnya.
“Kenaikan BBM akan menciptakan efek berantai berupa kenaikan harga-harga barang secara umum. Apalagi dari data BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah melewati angka 10 persen," lanjutnya.
Menurut dia, inflasi diprediksi menyentuh 7-8 persen jika harga BBM mencapai Rp10.000. Dalam hal ini, inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat dan angka kemiskinan berpotensi melonjak signifikan.
(jon)
Explore More