Untungkan Kalangan Mampu, Kebijakan Cabut Subsidi BBM Tuai Dukungan
loading...
Ketua Umum KORPMA PP GPII, M Husni Hasan. Foto/MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG - Korps Mahasiswa Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (KORPMA PP GPII) mengapresiasi langkah pemerintah pusat terhadap kebijakan yang akan mencabut subsidi BBM pertalite dan solar.
”Terkait pencabutan subsidi BBM pertalite dan solar, kami mengapresiasi terhadap langkah yang diambil pemerintah Jokowi, ini bagian dari ikhtiar pemerintah pusat sebagai pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ketua Umum KORPMA PP GPII, M Husni Hasan, Kamis (01/09/22).
Husni berargumen langkah tidak populis ini diambil karena saat ini penerimaan APBN sedang baik namun terbebani oleh subsidi BBM.
”Per Juli 2022 penerimaan APBN mencapai Rp1.551 triliun. Tetapi kita hanya mendapat surplus sebesar 0,57 persen atau 106,1 triliun rupiah disebabkan beban subsidi pertalite dan solar,” ungkapnya.
Husni menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pemulihan ekonomi yang belum pulih karena pandemi Covid 19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.
”Saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena recovery Covid 19 dan terdapak perang Rusia-Ukraina yang berefek ke sektor pangan dunia dan energi,” terangnya.
Husni juga menjelaskan akibat dampak yang ditimbulkan perang Rusia-Ukraina menyebabkan suply chain pasokan energi dunia mengalami tekanan yang signifikan menyebabkan APBN TA 2022 mengalami perubahan.
Sebab, dari asumsi awal Indonesian Crued Price/ICP sebesar 63 USD per barel menjadi 100 USD per barel pada pembahasan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 lalu.
Husni menjelaskan bahwa BBM bersubsidi dirasa lebih menguntungkan kalangan mampu ketimbang rakyat miskin, sehingga penyaluran subsidi lebih tepat disalurkan kepada kalangan yang lebih membutuhkan.
”KORPMA GPII juga mendukung penyaluran subsidi tepat sasaran sebagai langkah strategis pemerintah pulihkan ekonomi nasional, jadi kenaikan BBM ini dirasa sangat tepat untuk pemulihan ekonomi,” tandasnya.
”Terkait pencabutan subsidi BBM pertalite dan solar, kami mengapresiasi terhadap langkah yang diambil pemerintah Jokowi, ini bagian dari ikhtiar pemerintah pusat sebagai pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ketua Umum KORPMA PP GPII, M Husni Hasan, Kamis (01/09/22).
Husni berargumen langkah tidak populis ini diambil karena saat ini penerimaan APBN sedang baik namun terbebani oleh subsidi BBM.
”Per Juli 2022 penerimaan APBN mencapai Rp1.551 triliun. Tetapi kita hanya mendapat surplus sebesar 0,57 persen atau 106,1 triliun rupiah disebabkan beban subsidi pertalite dan solar,” ungkapnya.
Husni menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pemulihan ekonomi yang belum pulih karena pandemi Covid 19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.
Baca Juga
”Saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena recovery Covid 19 dan terdapak perang Rusia-Ukraina yang berefek ke sektor pangan dunia dan energi,” terangnya.
Husni juga menjelaskan akibat dampak yang ditimbulkan perang Rusia-Ukraina menyebabkan suply chain pasokan energi dunia mengalami tekanan yang signifikan menyebabkan APBN TA 2022 mengalami perubahan.
Sebab, dari asumsi awal Indonesian Crued Price/ICP sebesar 63 USD per barel menjadi 100 USD per barel pada pembahasan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 lalu.
Husni menjelaskan bahwa BBM bersubsidi dirasa lebih menguntungkan kalangan mampu ketimbang rakyat miskin, sehingga penyaluran subsidi lebih tepat disalurkan kepada kalangan yang lebih membutuhkan.
”KORPMA GPII juga mendukung penyaluran subsidi tepat sasaran sebagai langkah strategis pemerintah pulihkan ekonomi nasional, jadi kenaikan BBM ini dirasa sangat tepat untuk pemulihan ekonomi,” tandasnya.
(ams)
Explore More