Dishub DKI Tak Minta Tambahan Subsidi Tarif Integrasi 3 Moda Transportasi Massal

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Perhubungan ( Dishub ) tidak akan mengajukan tambahan subsidi ke DPRD DKI soal tarif integrasi tiga moda transportasi massal Jakarta, yakni Transjakarta, MRT, dan LRT. Sebab, sudah cukup dibiayai menggunakan anggaran Public Service Obligationatau PSO.

"Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi (tarif integrasi)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Syafrin menambahkan, untuk tahun pertama ini dan tahun kedua 2023, Dishub DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. Namun, ia tidak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang saat ini memasuki masa uji coba selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022.

"Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung. Saat ini kami terus lakukan simulasi," ujarnya.

Syafrin menjelaskan besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal Jakarta pada 2019 mencapai Rp14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp4 miliar dan 2021 mencapai Rp6 miliar.



Menurutnya, besaran subsidi itu berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda.

Sedangkan berdasarkan data Dishub DKI, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.

Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.

Meski ada perubahan besaran subsidi tarif integrasi, Syafrin memastikan akan ada peningkatan pengguna transportasi massal di Jakarta.