Kisah Ali Sadikin Melegalkan Judi untuk Membangun Jakarta

JAKARTA - Ali Sadikin , Gubernur DKI Jakarta periode 1966 - 1977 ini dikenal banyak prestasi dan kontroversinya . Salah satunya adalah ketika melegalkan judi untuk membangun Jakarta .

Sebelum menjadi Gubernur, pria yang akrab di sapa Bang Ali ini aktif dalam bidang militer satuan Korps Komando TNI Angkatan Laut dan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Maritim atau disebut juga Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora.

Baca juga : Kisah Ali Sadikin dan Rumitnya Lalu Lintas Jakarta

Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur, Jakarta dalam kondisi bobrok dengan anggaran yang terbatas. Hal ini memunculkan ide untuk melegalkan perjudian dengan tujuan mendapatkan uang untuk kembali memulihkan kondisi Ibu Kota .

Dilansir dari berbagai sumber, Jakarta pada saat itu penuh dengan masalah. Sekitar 3 juta orang penduduk tinggal di permukiman kumuh. Lebih parah lagi, 60 % anak usia sekolah tidak bersekolah dan pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 orang, rata-rata bergaji rendah.

Sementara itu anggaran Jakarta hanya sebesar Rp266 juta. Anggaran tersebut tidaklah cukup untuk membangun Ibukota yang laik apalagi setara ibu kota negara lain di dunia.

Dalam hal ini Ali Sadikin mulai memikirkan ide liarnya terkait melegalkan perjudian untuk menambah anggaran. Aturan ini sebenarnya sudah ada ketentuannya pada zaman kolonial Belanda yang menyebutkan bahwa wewenang pengaturan perjudian berada di tangan perangkat daerah.

Kewenangan ini membuat pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah kebijaksanaan baik bersifat preventif, maupun represif terhadap perjudian. Dalam upaya melokalisir penyelenggaraan judi pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan hasil pajak judi sebagai salah satu sumber keuangan daerah.

Atas dasar tersebut Ali Sadikin akhirnya mulai bergerak dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang melarang perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta pada 26 Juli 1967.

Kemudian kasino pertama akhirnya dibangun berlokasi di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat dua bulan setelah pemutusan SK tersebut. Selain itu Ali juga sempat mengadakan lotto/hwa-hwe (judi) yang dikhususkan untuk kalangan Tionghoa dan meningkatkan berbagai pajak seperti pajak kendaraan. Hal ini bertujuan supaya anak anak terlantar bisa kembali ke bangku sekolah.