Proyeksi Penanganan Banjir Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur hingga 2024

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai melakukan penanganan banjir secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayahnya. Hal itu sebagaimana komitmen bersama dalam penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). (Baca juga: Tito Ajak Pusat dan Pemda Bersatu Tangani Banjir Jabodetabek)

Kepala Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan, komitmen penanganan banjir telah disepakati oleh setiap daerah di Jabodetabekpunjur dengan pemerintah pusat. ”Kita komitmen bersama untuk penanganan banjir bersama,” ujarnya, Rabu (24/6/2020).

Komitmen penanganan bersama itu telihat dari musim hujan awal tahun lalu dengan prediksi debit air tidak akan sampai 300 mililiter per detik, namun ternyata kondisinya berbeda. ”Itu ditunjang juga dengan kiriman air dari hulu. Maka itu, penanganan harus dilakukan menyeluruh dan terintegrasi setiap daerah,” katanya. (Baca juga: Tanggul Fase A Gagal Terbangun, Banjir Rob Ancam Tenggelamkan Kawasan Jakarta Utara)

Untuk itu, penanganan banjir ini berjangka menengah, namun langkah perbaikan sudah dilakukan sejak tahun pertama. Pada 2020 terdapat sejumlah proyek perbaikan di Kabupaten Bekasi untuk mencegah banjir, misalnya perbaikan Kali Bekasi yang bakal dilakukan Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung-Cisadane.

Kemudian, Pemkab Bekasi akan menormalisasi Kali Bekasi dari mulai batas kota sampai kanal Cikarang-Bekasi-Laut. Lalu, ada program dari Kementerian LHK dengan membangun sumur resapan. Seluruh program perbaikan akan diintegrasikan dengan daerah lain sehingga penanganan banjir berlangsung secara berkesinambungan. “Kami berharap komitmen pusat agar seluruh langkah berjalan hingga akhir 2024,” ucapnya. (Baca juga: Warga Depok Keluhkan Rapid Test Berbayar)

Saat ini, penanganan banjir di wilayah Jabodetabekpunjur diproyeksikan bakal dilakukan hingga 2024. Lima kementerian berkomitmen untuk merevitalisasi seluruh titik penyebab banjir secara terintegrasi.

Dalam penanganan banjir yang berlangsung hingga empat tahun ini, tiga pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten/kota turut dilibatkan. Penanganan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. “Sudah disepakati bahwa menangani banjir tidak bisa hanya daerah hulu atau hilir saja. Kalau kami di hilir diperbaiki, tapi hulunya tidak ya sama saja,” kata Nur.