Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Masyarakat Gunakan Transportasi Umum pada 2030
loading...
Pemprov DKI Jakarta menargetkan peralihan kendaraan pribadi ke transportasi umum bisa mencapai 60 persen pada 2030. Foto: MNC Portal/Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Perhubungan ( Dishub ) menargetkan peralihan kendaraan pribadi ke transportasi umum bisa mencapai 60 persen pada 2030. Target tersebut tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo dalam rapat terkait tarif integrasi transportasi dengan Komisi C DPRD DKI, Selasa (14/6/2022).
"Untuk perpindahan atau shifting dari car ke public transport sesuai dengan RPJMD, pada 2030 target Jakarta adalah 60 persen masyarakat. Yang mobilitas di Jakarta menggunakan layanan angkutan umum," kata Syafrin.
Syafrin menambahkan, 2022 ini target peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum sebanyak 25 persen. Sementara itu, pada 2021 telah mencapai target 15 persen.
Lebih lanjut, Syafrin membeberkan, anggaran subsidi yang dibutuhkan untuk mencapai target 60 persen tahun 2023 sebesar Rp7 trilliun.
"Kebutuhan anggaran memang sesuai dengan usulan kami, Tahun 2023 kebutuhan untuk subsidi paling tidak Rp7 trilliun sehingga layanan angkutan umum 2023 bisa survive dengan pelayanan tetapi kami laporkan bahwa dengan kita operasionalkan integrasi layanan, prasarana, tarif dan integrasi data untuk jangka panjang, justru subsidi akan ditekan," tuturnya.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo dalam rapat terkait tarif integrasi transportasi dengan Komisi C DPRD DKI, Selasa (14/6/2022).
"Untuk perpindahan atau shifting dari car ke public transport sesuai dengan RPJMD, pada 2030 target Jakarta adalah 60 persen masyarakat. Yang mobilitas di Jakarta menggunakan layanan angkutan umum," kata Syafrin.
Syafrin menambahkan, 2022 ini target peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum sebanyak 25 persen. Sementara itu, pada 2021 telah mencapai target 15 persen.
Lebih lanjut, Syafrin membeberkan, anggaran subsidi yang dibutuhkan untuk mencapai target 60 persen tahun 2023 sebesar Rp7 trilliun.
"Kebutuhan anggaran memang sesuai dengan usulan kami, Tahun 2023 kebutuhan untuk subsidi paling tidak Rp7 trilliun sehingga layanan angkutan umum 2023 bisa survive dengan pelayanan tetapi kami laporkan bahwa dengan kita operasionalkan integrasi layanan, prasarana, tarif dan integrasi data untuk jangka panjang, justru subsidi akan ditekan," tuturnya.
(mhd)
Explore More