Impeachment Jokowi, dagelan politik DPRD DKI

Sindonews.com - Wacana interpelasi yang dilakukan sebagian anggota DPRD DKI terkait program Kartu Sehat Jakarta (KJS) yang berujung impeachment kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai sebuah lelucon.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Charles Honoris wacana hak interpelasi program KJS yang berdampak pada pemakzulan (Impeachment) terhadap Joko Widodo terlalu berlebihan dan cenderung seperti dagelan politik para politikus yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu.

"Atas dasar apa mereka (DPRD) mau meng-impechment Pak Jokowi? Ini kok seperti dagelan politik anggota dewan. KJS itu program baik yang didukung masyarakat Jakarta kan? Terlalu berlebihan itu, orang-orang itu," kata Charles H melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Sabtu (25/5/2013)

Bukan itu saja, pria yang juga terdaftar sebagai calon anggota legislatif DPR RI 2014 dari Dapil III DKI Jakarta PDIP itu mengungkapkan, seharusnya para anggota dewan bisa bersikap cerdas dalam menyikapi persoalan agar tidak terkesan mencari sensasi semata.

"Mereka harusnya cerdas ya, KJS itu apa? Selama ini kan, dinikmati warga Jakarta. Janganlah buat sensasi yang merugikan rakyat. Kasihan rakyatnya," ungkap Charles.

Dia melanjutkan, terkait kebijakan dan program Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama sering membaca lewat pemberitaan surat kabar (media). Ia pun mengau kaget saat mendengar kabar impeachment Joko Widodo yang akan dilakukan sebagian anggota DPRD DKI.

"Saya ikutin loh kebijakan dan program Pak Jokowi-Ahok. Semua pro rakyat kok. Kaget aja dengar impeachment Jokowi. Bener-bener lucu," ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian anggota DPRD DKI disinyalir telah melakukan penggalangan tanda tangan untuk menggulirkan hak angket soal sistem klaim pembayaran Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's) terhadap program KJS. Penggalangan tanda tangan tersebut diduga dilakukan Taufikurrahman (Fraksi Demokrat) dan Ashraf Ali (Fraksi Golkar).

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan 16 pimpinan rumah sakit dan Pemprov DKI yang diwakili Dinas Kesehatan DKI. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, sebanyak 14 rumah sakit mendukung dan melanjutkan kerjasama program unggulan pemerintah Jakarta Baru itu.