Wagub DKI Pastikan Formula E Dapat Dukungan Pemerintah Pusat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pemerintah pusat akan selalu mendukung pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang berencana menggelar balapan Formula E . Selama program-program yang dibuat dianggap tidak melanggar atau sesuai mekanisme, peraturan atau kebijakan yang ada.
"Ya tentu program-program baik di daerah tidak hanya di DKI, dari Aceh sampai Papua. Tentu pemerintah pusat akan memberikan dukungan atau bantuan apa pun programnya yang baik pasti dapat dukungan karena daerah nggak bisa berdiri sendiri," ujarnya, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: PDIP Bakal Coret Anggaran Formula E, Wagub DKI: Kita Berharap dari Sponsor
Jika program telah mendapatkan persetujuan dewan juga akan didukung oleh pemerintah. Selain itu, daerah selama ini selalu mendapat bantuan dari pusat.
Baca juga: Berikut Lima Fakta vs Katanya Tentang Formula E
Pergelaran Formula E di Jakarta membuat suara DPRD DKI terpecah. Fraksi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi atas penyelenggaraan Formula E karena ajang balapan mobil itu bukan prioritas atau program publik. Sedangkan, empat pimpinan DPRD DKI dan 7 fraksi menolak interpelasi karena terkesan dipaksakan dan tidak memiliki dasar yang kuat.
"Ya tentu program-program baik di daerah tidak hanya di DKI, dari Aceh sampai Papua. Tentu pemerintah pusat akan memberikan dukungan atau bantuan apa pun programnya yang baik pasti dapat dukungan karena daerah nggak bisa berdiri sendiri," ujarnya, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: PDIP Bakal Coret Anggaran Formula E, Wagub DKI: Kita Berharap dari Sponsor
Jika program telah mendapatkan persetujuan dewan juga akan didukung oleh pemerintah. Selain itu, daerah selama ini selalu mendapat bantuan dari pusat.
Baca juga: Berikut Lima Fakta vs Katanya Tentang Formula E
Pergelaran Formula E di Jakarta membuat suara DPRD DKI terpecah. Fraksi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi atas penyelenggaraan Formula E karena ajang balapan mobil itu bukan prioritas atau program publik. Sedangkan, empat pimpinan DPRD DKI dan 7 fraksi menolak interpelasi karena terkesan dipaksakan dan tidak memiliki dasar yang kuat.
(jon)