Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 di Jakarta Paling Tinggi di Indonesia
loading...
DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp1,53 triliun untuk penanganan dampak ekonomi Covid-19.Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi se-Indonesia atas wabah Covid-19. DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp1,53 triliun untuk penanganan dampak ekonomi.
Plt Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, sampai saat ini dari hasil realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, sebanyak Rp7,98 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi. Dimana realokasi tersebut berasal dari anggaran kegiatan (perjalanan dinas, rapat, dan seminar), hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT).
“Alokasi berasal dari anggaran kegiatan sebesar Rp2,60 triliun. Lalu, alokasi hibah/bansos sebesar Rp1,39 triliun. Dan alokasi pada BTT sebesar Rp3,99 triliun,” kata Ardian melalui keterangan persnya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi se-Indonesia.“Dengan alokasi sebesar Rp1,53 trilin,” tuturnya.
Ardian menuturkan, saat ini terdapat 368 daerah yang sudah menganggarkan untuk dampak ekonomi. Sementara 174 daerah lainnya belum melaporkan. “Kita akan pantau terus, jangan sampai daerah tidak menganggarkan karena dampak Covid-19 ini bukan hanya pada kesehatan, tapi juga sektor ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Adapun provinsi yang belum melaporkan terkait anggaran untuk penanganan dampak ekonomi, yakni Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat. Lalu masih ada 133 Kabupaten/Kota lainnya yang juga belum menganggarkan untuk dampak ekonomi.
Plt Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, sampai saat ini dari hasil realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, sebanyak Rp7,98 triliun dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi. Dimana realokasi tersebut berasal dari anggaran kegiatan (perjalanan dinas, rapat, dan seminar), hibah/bansos, dan belanja tidak terduga (BTT).
“Alokasi berasal dari anggaran kegiatan sebesar Rp2,60 triliun. Lalu, alokasi hibah/bansos sebesar Rp1,39 triliun. Dan alokasi pada BTT sebesar Rp3,99 triliun,” kata Ardian melalui keterangan persnya, Senin (13/4/2020).
Dia mengatakan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi paling tinggi se-Indonesia.“Dengan alokasi sebesar Rp1,53 trilin,” tuturnya.
Ardian menuturkan, saat ini terdapat 368 daerah yang sudah menganggarkan untuk dampak ekonomi. Sementara 174 daerah lainnya belum melaporkan. “Kita akan pantau terus, jangan sampai daerah tidak menganggarkan karena dampak Covid-19 ini bukan hanya pada kesehatan, tapi juga sektor ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Adapun provinsi yang belum melaporkan terkait anggaran untuk penanganan dampak ekonomi, yakni Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat. Lalu masih ada 133 Kabupaten/Kota lainnya yang juga belum menganggarkan untuk dampak ekonomi.
(hab)
Explore More