Hasil Reses Anggota DPRD DKI, Banyak Warga Tidak Menginginkan Formula E Digelar di Jakarta

JAKARTA - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyebutkan banyak warga tidak setuju dengan rencana perhelatan balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Jakarta. Sebab warga sangat mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI karena terdampak pandemi Covid-19.

"Hasil reses saya kemarin, saya tanya ke warga apakah mendukung pelaksanaan Balapan Formula E di Jakarta? Jawaban warga, rata-rata mereka tidak menginginkan adanya acara tersebut, karena sama sekali tidak ada dampak positifnya bagi mereka. Mereka lebih memilih agar uang untuk Balapan Formula E dikembalikan dan disalurkan kepada warga kesusahan yang terdampak langsung pandemi ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).



Pria yang akrab disapa Kent itu mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap absen menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020. Bahkan Anies tidak hanya sekali abesn dalam rapat soal anggaran tersebut.

"Kami mempertanyakan Gubernur Anies yang tidak pernah hadir dalam paripurna, padahal pembahasan P2APBD sangat sakral, kenapa selalu diwakilkan wagub," kata Kent.

Padahal, lanjut Kent, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan kepada orang nomor satu di Pemprov DKI itu, seperti kelebihan bayar yang kerap terjadi, dan ketidakjelasan penyelenggaraan Balapan Formula E yang digadang-gadang tetap digelar pada 2022 mendatang.



"Sebagai gubernur seharusnya Anies wajib hadir dalam paripurna tersebut, apalagi dalam perihal pengesahan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ini, dan bisa juga menjelaskan perihal beberapa permasalahan yang saat ini mendera dirinya. Seperti kelebihan pembayaran kerap terjadi di dalam anggaran Pemprov DKI. Kalau realitanya seperti ini terkesan sekali bahwa Anies menghindar," tutur Anggota Komisi D itu.

Menurut Kent, jika alasan menggelar Balapan Formula E agar Jakarta go publik atau dikenal di seluruh dunia, itu tidak masuk akal. Pasalnya, Jakarta tidak butuh pengakuan dalam kondisi kesusahan ekonomi seperti sekarang ini.

"Jika acara tersebut tetap digelar dan dengan tujuan hanya untuk menarik wisatawan luar negeri sebagai penonton, menurut saya hal tersebut sangat riskan dan berbahaya. Kita tidak tahu apakah para pelancong itu terpapar Covid-19 atau tidak, dan jika di antara penonton tersebut ada yang terpapar dan masuk ke negara kita, maka permasalahan pandemi di negara kita ini tidak akan selesai-selesai, dan varian yang baru akan terus bermunculan," tukasnya.

"Kita tidak tahu sampai kapan virus ini akan hilang di seluruh dunia. Jadi pagelaran Balapan Formula E ini bukannya membawa manfaat, malah dapat membawa petaka untuk warga DKI Jakarta. Jika Anies ngotot untuk menggelar pagelaran Balapan Formula E ini, artinya Anies tidak pernah memikirkan perasaan warga DKI Jakarta dengan cara menghambur- hamburkan uang masyarakat DKI Jakarta seperti ini. Sama sekali tidak memikirkan untuk mendahulukan pemulihan ekonomi warganya. Karena jelas-jelas saat sekarang ini DKI Jakarta sangat membutuhkan pemulihan ekonomi," ketus Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Oleh karena itu, Kent sekali lagi mengingatkan kepada Anies agar membuat program yang benar-benar bermanfaat bagi warga Jakarta. Bukan yang berpotensi membuat petaka bagi warga tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Jangan sembarangan membuat program, harus dipikirkan lagi, apakah program ini bermanfaat bagi warga DKI Jakarta atau malah membawa petaka. Jadi jangan membuat program untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ingat, Anda dipilih oleh jutaan warga Jakarta yang menginginkan perubahan, kesejahteraan dan keberpihakan," tegas Kent.

Kent juga menyinggung terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga Jakarta tahap 7 dan 8 atau bulan Juli dan Agustus yang belum juga cair. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Sosial sudah menyalurkan BST tahap 5 dan 6 bulan Mei-Juni beberapa waktu lalu. Nilai uang yang dibagikan dalam satu tahap BST adalah Rp 300 ribu. Total pada penyaluran BST tahap 5 dan 6 Mei-Juni, warga yang terdaftar sebagai penerima BST mendapatkan Rp 600 ribu. Kartu Lansia Jakarta ditemukan juga banyak permasalahan. Banyak para lansia yang sudah terdaftar di data DTKS tetapi tetap saja tidak mendapatkan bantuan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu menduga jika keuangan Pemprov DKI sedang tidak baik-baik saja. Pemprov tidak bisa hanya mengandalkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah menipis untuk anggaran BST, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan dengan cepat.

"Solusinya adalah secepat mungkin menarik kembali uang yang sudah masuk di pagelaran Balapan Formula E ini dan langsung di alokasikan untuk Bantuan Sosial Tunai, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, masyarakat sudah menunggu-nunggu untuk perihal bantuan ini," pungkas Kent.