DPRD DKI: Penumpang Wajib Vaksin, tapi Masih Ada Petugas Transjakarta Belum Divaksin

Rabu, 01 September 2021 - 18:08 WIB
loading...
DPRD DKI: Penumpang Wajib Vaksin, tapi Masih Ada Petugas Transjakarta Belum Divaksin
DPRD DKI Jakarta menyatakan baru 60 persen pegawai Transjakarta sudah mendapatkan vaksinasi. Namun, berdasarkan petugas Transjakarta yang mengkoordinir vaksinasi baru 43 persen yang divaksin. Foto: Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyatakan baru 60 persen pegawai Transjakarta sudah mendapatkan vaksinasi. Namun, berdasarkan petugas Transjakarta yang mengkoordinir vaksinasi baru 43 persen yang divaksin.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan syarat ketat wajib vaksinasi Covid-19 bagi calon penumpang angkutan umum seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta guna mewaspadai klaster angkutan umum.
Baca juga: Ini Rute Transjakarta Koridor 3 Kalideres-Pasar Baru yang Terintegrasi dengan KRL Commuter Line

“Bagaimana bisa menuntut seluruh penumpang sudah wajib vaksin, tapi sebaliknya pekerja yang bertugas justru belum terlindungi vaksin? Seharusnya pelayan publik menjadi contoh dan kalau bisa mendekati 100 persen tervaksin," ujar Eneng dalam siaran tertulisnya, Rabu (1/9/2021).

Vaksinasi petugas Transjakarta sangat penting karena petugas kontak langsung dengan kerumunan penumpang di halte dan bus sehingga memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menulari virus.

Dia meminta Transjakarta segera mencontoh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mewajibkan seluruh pegawai disuntik vaksin sehingga tingkat vaksinasi mencapai 98 persen. Bahkan, PT KCI juga mengupayakan vaksinasi bagi anggota keluarga pegawainya.
Baca juga: Anies Ingatkan Wajib Vaksin Penumpang Bus Transjakarta, Netizen Semangat Beri Pendapat

“Pegawai BUMD merupakan salah satu pekerja pelayanan publik yang paling awal mendapatkan vaksin sejak lima bulan lalu. Seharusnya direksi Transjakarta memastikan seluruh pegawainya telah menjalani vaksinasi agar penumpang merasa aman menggunakan transportasi massal,” ungkap Eneng.

Belum lagi, Pemprov DKI juga mulai memberlakukan aturan ganjil-genap dan kegiatan sekolah tatap muka terbatas. “Aturan ganjil-genap membuat masyarakat berbondong-bondong pindah ke transportasi umum sehingga jumlah penumpang meningkat dan berdesakan di dalam bus. Jangan sampai kendaraan pribadi dibatasi, tapi bus Transjakarta malah menjadi klaster penyebaran virus karena petugasnya tidak divaksin,” ujarnya.
(jon)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.0967 seconds (0.1#10.140)