Anggota DPRD Sorot Temuan BPK Rp763 Miliar di 3 BUMD DKI Jakarta

Selasa, 13 Juli 2021 - 03:12 WIB
loading...
A A A
Kent menegaskan Tidak ada baiknya Pemprov DKI ngotot untuk mengadakan acara seperti ini, sebab anggaran masih defisit. Lebih banyak mudaratnya di banding manfaatnya jika ngotot tetap dilaksanakan.

"Lucu menurut saya, satu sisi Pemprov DKI bicara kemana-mana bahwa mereka tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sampai meminjam ke Pemerintah Pusat. Tetapi di satu sisi anggaran dihambur-hamburkan seperti ini tanpa ada pertanggung jawaban. Menurut saya kembalikan saja anggaran ini ke kas daerah. Masyarakat Jakarta lebih membutuhkan anggaran tersebut dibanding pagelaran Formula E," ketus Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, Kent juga meminta kepada penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Bareskrim Polri untuk bisa melakukan klarifikasi kepada Gubernur terkait dengan anggaran Formula E yang menelan biaya hampir Rp1 triliun itu.

"Penegak hukum harus benar-benar bisa membantu menyingkapi anggaran yang memakan dana hampir Rp1 triliun, itu semua adalah uang masyarakat DKI Jakarta yang terhormat dan digunakan di waktu yang tidak tepat. Saat ini DKI Jakarta membutuhkan uang yang sangat besar untuk penanganan Covid-19," tegas Kent.

Dalam menangani Covid-19 di Jakarta, Kent berharap agar Gubernur bisa melakukan Refocusing Anggaran untuk menangani pandemi ini. Beberapa pos anggaran yang dapat dilakukan pemotongan antara lain, anggaran TGUPP, hibah, pembelian tanah dan juga Formula-E.

"Pak Anies harus melakukan recofusing anggaran di APBD-Perubahan 2021. Potong semua anggaran yang tidak penting dan batalkan Formula-E lalu alihkan untuk penanganan Covid-19, karena keselamatan masyarakat DKI Jakarta lebih penting dibanding pagelaran seperti ini. Pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, dan tentunya akan ada konsekwensi tersendiri yaitu dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk bantuan sosial bagi masyarakat DKI Jakarta yang terdampak karena kebijakan PPKM Darurat ini. Belum lagi insentif untuk tenaga kesehatan serta obat obatan untuk masyarakat yang terdampak," pungkas Kent.
(mhd)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1937 seconds (0.1#10.140)