Polemik Pesepeda, Anggota DPRD DKI: Lebih Baik Fokus Pandemi Covid-19 dan Banjir

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polemik pesepeda . Anies menyebut pesepeda sebagai pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor. Karenanya, Anies meminta kepada pemotor agar menghormati pesepeda.

"Saya sangat tidak setuju dengan pendapat yang dilontarkan Pak Anies mengenai pemotor diminta untuk lebih menghormati pesepeda yang melintas di jalan. Menurut saya jika pesepeda mempunyai etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan, tidak akan terjadi konflik dan opini negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).
Baca juga: Politikus PDIP Sebut Kebijakan Anies Memberikan Karpet Merah untuk Pesepeda Lukai Hati Masyarakat

Pria yang kerap disapa Kent itu menilai pendapat orang nomor satu di Jakarta tersebut tidak didukung data dan tanpa melihat realita dan efek negatif yang akan muncul di kemudian hari.

"Janganlah terkesan menganakemaskan pesepeda, memangnya warga Jakarta semuanya memakai sepeda? kan enggak juga. Banyak warga DKI yang masih menggunakan motor dan mobil, dan kendaraan yang mereka pakai membayar pajak setiap tahunnya untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan uang PAD inilah yang bisa digunakan untuk pembangunan di Jakarta. Pertanyaan saya, apakah sepeda membayar pajak setiap tahunnya? Tidak toh? Jadi apa yang harus diistimewakan?" ungkap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut dia, jika hanya untuk mengurangi kemacetan serta polusi udara di Jakarta bisa dilakukan dengan cara sosialiasi dan edukasi yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

"Kalau mau mengimbau masyarakat untuk naik sepeda supaya mengurangi kemacetan dan polusi udara juga tidak dengan cara feodal seperti ini. Jangan ada diksi perbedaan road bike atau non road bike, tidak juga semua masyarakat bisa membeli sepeda mahal. Jadi dengan strategi seperti ini, terkesan Pak Anies memaksa dan tidak memberikan masyarakat pilihan yang lain," kata Kent.

Dia juga mengaku senang menggunakan sepeda saat waktu senggang hanya untuk berolahraga. Namun, dia tidak seperti oknum para pesepeda yang arogan di jalan dan tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Saya juga main sepeda, tapi enggak gitu-gitu amat. Lihat waktu dan kondisilah pada saat main sepeda, jangan seenaknya aja di jalan tanpa mempedulikan hak pengguna jalan yang lain. Saya juga sudah sering memerhatikan para pengguna sepeda road bike dan non road bike ini jika bersepeda di jalan sering bergerombol dengan cueknya. Pertanyaan saya, apakah pantas dengan yang masih dalam kondisi pandemi bersepeda dengan bergerombol? Apakah Pemprov DKI yakin dengan perilaku seperti itu tidak akan menimbulkan penyebaran virus Covid-19? Kalau sudah ada yang tertular dan menjadi klaster baru bagaimana? Apakah Pak Anies sudah berpikir matang-matang mengenai hal ini," ujar Kent.
Baca juga: Pak Anies, Kan Ada Velodrome Kenapa Jalan Raya Jadi Lintasan Road Bike?

Dalam kondisi pandemi seperti ini, semua sangat serba sensitif. Jadi harus sangat berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan, harus bisa berpikir secara komprehensif dan bisa mengakomodir kepentingan semua warga Jakarta. Jangan sampai terkesan kebijakan yang dibuat serasa berat sebelah.

"Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak adil, harus memikirkan kepentingan seluruh masyarakat Jakarta. Sebelum kebijakan itu dieksekusi, seharusnya tanyakan dulu ke masyarakat, apakah setuju atau tidak. Apakah lebih banyak manfaat daripada mudaratnya? Tidak bisa membuat kebijakan secara sepihak seperti ini yang pada akhirnya akan menjadi polemik negatif berkepanjangan seperti sekarang ini," katanya.

"Gubernur DKI itu ibarat Bapak bagi masyarakat Jakarta, masyarakat DKI Jakarta adalah anak-anaknya. Jadi harus bisa membuat aturan yang bijaksana. Ke depankan asas keadilan sosial supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya," sambung Kent.

Dia meminta Pemprov DKI mengevaluasi terkait kebijakan jalur yang diperuntukkan pesepeda yang menggunakan anggaran sebesar Rp73 miliar.

"Kabar terakhir bahwa Pak Anies berniat untuk menambah jalur hingga 500 kilometer. Jalan sepeda yang sudah jadi saja mangkrak dan tidak digunakan secara maksimal. Tempat parkir sepeda saja tidak ada, ini mau dibuat jalur sepeda yang baru lagi. Realitanya para pesepeda jarang kok menggunakan jalan sepeda yang sudah dibuat. Malah lebih sering menggunakan badan jalan sampai mengganggu hak pengguna jalan yang lain. Jadi apa gunanya masih mau menambah jalur sepeda lagi?" tuturnya.
Baca juga: Besok Uji Coba Lintasan Road Bike di Sudirman-Thamrin

Jika ada anggaran lebih dalam hal pembuatan jalur sepeda lebih baik difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan penanggulangan banjir. Pasalnya masalah dua tersebut sangat urgent.

"Pak Anies pernah memikirkan perasaan masyarakat DKI enggak, bagaimana perasaannya jika uang dipakai untuk proyek yang mubazir dan sia-sia. Kalau ada anggaran lebih, saran saya difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan penanggulangan banjir. Dua hal ini yang lebih mendesak sekarang ini menurut saya, ekonomi juga masih sulit," ujar Kent.

Sebelumnya, Anies mengatakan pengguna jalan yang lebih berisiko dibanding pengendara kendaraan bermotor adalah pesepeda. "Saya berharap kepada semua ikuti. Bila anda bersepeda di situ ada jalur sepeda gunakan jalur itu. Bila anda bermotor lihat yang naik sepeda, pahami bahwa ini lebih berisiko loh baik sepeda dibanding naik motor, hormati dia. Begitu juga kendaraan besar lainnya," ujar Anies saat acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2021 di Kementerian Perhubungan, Jumat 4 Juni 2021.