Dinkes Bekasi Belum Tentukan Faskes Swasta untuk Vaksin Gotong Royong

BEKASI - Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi belum menentukan fasilitas kesehatan mana saja yang ditunjuk untuk melayani vaksin Gotong Royong di wilayahnya. Saat ini, pemerintah setempat masih mendata pengajuan dari beberapa fasilitas kesehatan yang ingin ikut melayani vaksinasi tersebut.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Masrikoh mengatakan, sudah ada belasan faskes swasta yang mengajukan untuk dijadikan lokasi untuk vaksinasi Gotong Royong."Sudah banyak yang mengajukan, kemungkinan akan kita tunjuk," kata Masrikoh kepada wartawan Jumat (28/5/2021).

Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada 18 fasilitas kesehatan yang mengajukan kepada instansinya. Salah satunya, rumah sakit swasta misalnya RS Siloam, RS Sentra Medika, RS Omni dan rumah sakit lainnya maupun fasilitas kesehatan seperti klinik.

Masrikoh menjelaskan, vaksin Gotong Royong ini diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Hal itu sebagaimana Presiden Joko Widodo meluncurkannya di PT Unilever, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Selasa 18 Mei lalu. Baca: Pulang Mudik, Ratusan Pemulung TPA Burangkeng Bekasi Jalani Tes Corona

Vaksin Gotong Royong dijembatani oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dalam hal pemesanannya."Vaksin Gotong Royong pemesanannya melalui KADIN, lalu disampaikan ke Bio Farma dan selanjutnya Bio Farma yang mendistribusikan vaksin ke faskes yang menjalin kerjasama dengan perusahaan," ujarnya.

Namun, kata dia, tugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yakni menentukan faskes swasta sesuai dengan permintaan perusahaan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya."Kita yang menentukan faskes sesuai dengan permintaan perusahaan, sarana dan prasarana penunjang, dan tenaga kesehatannya," ucapnya.

Bahkan, secara pelaporan juga akan dipantau oleh pemerintah setempat. Untuk itu, program vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan-perusahaan dikerjakan oleh fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi kriteria menurut pemerintah setempat memang layak digunakan vaksinasi tersebut.