Dibandingkan Anies, Garasi Kepala Bapenda Makassar Ini Jauh Lebih Tajir

JAKARTA - Dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , kendaraan milik Kepala Bapenda Makassar Irwan Rusfiady Adnan jauh lebih mewah.

Dalam catatan LHKPN 2019, Irwan diketahui mengoleksi mobil dan motor mewah mentereng. Nilai garasinya di LHKPN mencapai Rp3,8 miliar dari total kekayaan mencapai Rp56,4 miliar.
Baca juga: Indikator Tata Kelola Pemerintahan Pemprov DKI Menurun, KPK Rekomendasikan Ini ke Anies Baswedan

Tercatat ada delapan kendaraan bermotor yang terbagi dari lima mobil dan tiga motor. Tunggangan tajirnya yakni Ford Mustang tahun 2013 dan Toyota FJ Cruiser 2014.

Kepala Bapenda Makassar Irwan Rusfiady Adnan. Foto: makassar.terkini.id

Dalam laporan LHKPN-nya, nilai jual kendaraan itu mencapai Rp1 miliar. Sementara, Rp1,8 miliar terbagi dari beberapa kendaraan yakni Toyota Vellfire tahun 2015 yang ditaksir mencapai Rp700 juta, Toyota Innova Rp350 juta, Harley Davidson XR1200 yang ditaksir bernilai Rp150 juta, serta Royal Enfield tahun 2016 yang dinilai Rp70 juta.

Kondisi kontras justru dialami Anies yang diketahui melaporkan kendaraannya di tahun yang sama. Saat itu, Anies tercatat melalui LHKPN memiliki empat kendaraan senilai Rp640 juta dari total kekayaan sebesar Rp11,32 miliar.

Keempatnya yaitu dua mobil dan dua motor terdiri dari mobil Mazda tahun 2013 senilai Rp98 juta, Honda Odyssey 2016 senilai Rp440 juta, motor Vespa Sprint tahun 1968 senilai Rp50 juta, dan motor Kawasaki EX250V tahun 2018 senilai Rp52 juta.
Baca juga: Anies Baswedan Kembali Perpanjang PPKM di Jakarta hingga 19 April 2021

Nama Irwan menjadi popular setelah harta kekayaannya meningkat tak wajar dalam setahun. Sempat melaporkan LHKPN sebesar Rp8,2 miliar pada tahun 2017, harta Irwan kemudian dilaporkan meningkat Rp48 miliar lebih setelah melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2019.

Irwan menegaskan seluruh harta yang terdata dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

"LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” ujarnya.