Digitalisasi Perparkiran di Jakarta Terus Didorong

Kendati demikian, dia berharap para pemangku kepentingan dapat melakukan sejumlah perbaikan agar pengelola parkir semakin gencar dalam menerapkan digitalisasi perparkiran. Perbaikan yang dibutuhkan salah satunya mengenai pembayaran nontunai.


Menurut dia, dalam menerapkan pembayaran nontunai, pengelola harus bekerjasama dengan integrator yang mengoneksikan sistem perusahaan dengan pihak bank. "Karena menggunakan jasa integrator, kita harus membayar fee supaya sistem kita dengan bank terkoneksi. Alangkah baiknya dari pihak perbankan menyiapkan integratornya langsung. Sehingga, tidak banyak biaya kita yang terpotong," ucapnya.

Ia mengungkapkan, pengelola parkir mendapat keuntungan dari tarif parkir yang di dalamnya terdapat beban-beban biaya yang harus ditanggung. Selain biaya integrator, dana yang didapat dari tarif parkir juga dipotong pajak.

"Oleh karena itu, margin kami kalau harus ditambah lagi dengan biaya charge dari bank serta biaya integrator, itu cukup memberatkan kita. Kalau bisa lebih dipermurah, sehingga pengelola parkir bisa menggalakkan pembayaran nontunai," ujar Irfan.

Irfan juga berharap perbankan dapat mempercepat proses perpindahan dana dari pengguna jasa parkir yang menggunakan uang elektronik. Sebab, dana parkir yang dibayarkan konsumen via uang elektronik tidak langsung masuk ke rekening perusahaan, melainkan harus terlebih dahulu masuk ke bank terkait.

"Uangnya masuk ke banknya dulu, beberapa hari kemudan baru ditransfer ke rekening perusahaan. Yang jadi masalah, setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi dan di tahap rekonsiliasi ini suka ada ketidakcocokan data. Saran kami, ketika konsumen melakukan pembayaran, dananya bisa langsung masuk ke rekening perusahaan. Intinya dipercepat," ungkap Irfan.

Dukungan BI dan Perbankan
Bank Indonesia (BI) dan perbankan menyatakan sangat mendukung upaya mendigitalkan perparkiran di Tanah Air. Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta Onny Widjanarko menilai, digitalisasi perparkiran dapat mendorong upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital di daerah.

Onny menjelaskan, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Ada tiga obyek yang jadi sasaran tim tersebut, yaitu bansos nontunai, elektronifikasi pemda, dan transportasi.

"Sistem transportasi juga didigitalkan. Dan, digitalisasi perparkiran juga bagian dari upaya elektronifikasi pemda. Kita siap mendukung karena itu termasuk perluasan digitalisasi daerah," ujar Onny.
Baca juga: Anies Lantik 12 Pejabat Tinggi di Pemprov DKI

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, ada sedikitnya tiga bentuk dukungan yang bisa diberikan perbankan dalam mendigitalkan perpakiran di Indonesia. Ketiga hal itu adalah dengan menjadi acquiring bank partner, pengelolaan cash management partner, dan bussiness partner integrator.