Maksimalkan PPKM Mikro, Kapolda Metro Jaya Tawarkan Babinkamtibmas ke Anies

Rabu, 10 Februari 2021 - 18:00 WIB
loading...
Maksimalkan PPKM Mikro, Kapolda Metro Jaya Tawarkan Babinkamtibmas ke Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan mengenai PPKM Mikro di Polda Metro Jaya, Rabu (10/2/2021). Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti
A A A
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menawarkan Babinkamtibmas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memaksimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Mikro di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Namun, dia meminta support dari Pemprov DKI terkait pelaksanaan atau alat-alat untuk melakukan tracing. "Ini yang jadi penawaran kami, Bapak Gubernur silakan gunakan Babinkamtibmas. Terkait anggaran kan kalau kita mau masifkan testing butuh antigen, facelift, dan lain-lain. Kalau bisa disiapkan penuh dalam dua Minggu atau 28 hari ke depan akan membuahkan hasil," ujar Fadil saat rapat koordinasi pembahasan PPKM Mikro di Polda Metro Jaya, Rabu (10/2/2021). Baca juga: Jakarta Sedang PPKM Mikro, Dishub Tetap Sibuk Urus Kendaraan yang Parkir Liar

Rapat dihadiri sejumlah pihak seperti Pangdam Jaya, Kapolda Metro, Gubernur DKI Jakarta, BNPT, Dinkes hingga para pimpinan wilayah.

Selain Babinkamtibmas, Fadil juga menawarkan program Kampung Tangguh. Polri dengan Kodam Jaya sudah memiliki konsep Kampung Tangguh dengan mengedepankan fungsi peran tiga pilar. Kapolri memerintahkan jajarannya meningkatkan Kampung Tangguh untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.

Dia menyebut jumlah Kampung Tangguh yang terbangun saat ini memang belum sesuai harapan. Baru ada 571 Kampung Tangguh yang sudah dibangun. Meski begitu, penerapan Kampung Tangguh bisa menekan penyebaran Corona. Baca juga: DPR Apresiasi Kebijakan PPKM Mikro dan Minta Pengawasan Ditingkatkan

Fadil membeberkan skema Kampung Tangguh yang dinilai cukup menekan penularan Corona. "Dalam Kampung Tangguh Jaya ada beberapa komponen kita kerjakan dan ini sudah dikerjakan dalam konteks yang dikerjakan pemerintah daerah. Metode pemecahan masalah dengan cara scanning, analisis, response dan assessment," ujarnya.
(jon)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1452 seconds (0.1#10.140)