Nasihat Pengamat buat Bu Risma: Dibanding Blusukan Mending Singkronkan Data Warga Miskin
loading...
Mensos Tri Rismaharini saat menyapa pengemis di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Twitter @yudilek
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, turut menanggapi polemik blusukan yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di DKI Jakarta beberapa hari belakangan.
Ketimbang harus blusukan mendatangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mantan Wali Kota Surabaya itu disarankan agar lebih fokus mengsinkronkan data warga miskin di Indonesia.
“Saya lebih sependapat, Mensos lebih mengsinkronkan data warga miskin,” ujar Nirwono Joga, Rabu (6/1/2021). (Baca juga: Curiga soal Mensos Temukan Gelandangan di Sudirman-Thamrin, Warganet Minta CCTV DKI Dibuka)
Nirwono melihat saat ini ada ketimpangan data kemiskinan antara pusat dengan daerah. Hal ini terjadi tidak hanya di Jakarta melainkan di beberapa provinsi.
Terlebih saat ini Presiden Jokowi memastikan akan menurunkan bantuan Bansos Covid-19 ke depannya. Karena itu, agar bantuan tepat sasaran, kata Nirwono, semestinya Mensos mengundang kepala daerah untuk mengsinkronkan data warga miskin penerima bantuan. (Baca juga: Netizen Bongkar Drama Blusukan Mensos Risma di Sudirman-MH Thamrin)
Barulah setelah nantinya data terverifikasi, Pemda bisa lebih bekerja menangani warga miskin. Selain harus mendata dan memberikan bantuan, Pemda wajib merelokasi warga miskin.
Apabila pada nantinya warga miskin itu bukan warga Jakarta atau pendatang. Nirwono menyebutkan Kemensos bisa turun tangan melakukan langkah-langkah, seperti mengembalikan warga itu ketempat asal. Terlebih Kemensos mempunyai kemampuan itu.
“Lagi pula pusat juga punya rusun untuk menampung mereka, salah satunya di Pasar Rumput dan Pasar Kemis,” ucapnya. (Baca juga: Risma Blusukan Temui Tunawisma Ibu Kota, PDIP: Hal Baik yang Patut Ditiru)
Adapun kepada Pemprov DKI Jakarta, Nirwono menyarankan agar lebih perhatian dan bersikap realitis. Dibandingkan harus memindahkan mereka ke Rumah DP 0 rupiah, DKI bisa memindahkan mereka ke rusunawa milik DKI atau pusat.
“Enggak mungkin DP 0 rupiah terbangun. Sisa jabatan Anies tinggal 2 tahun lagi,” tutupnya.
Ketimbang harus blusukan mendatangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mantan Wali Kota Surabaya itu disarankan agar lebih fokus mengsinkronkan data warga miskin di Indonesia.
“Saya lebih sependapat, Mensos lebih mengsinkronkan data warga miskin,” ujar Nirwono Joga, Rabu (6/1/2021). (Baca juga: Curiga soal Mensos Temukan Gelandangan di Sudirman-Thamrin, Warganet Minta CCTV DKI Dibuka)
Nirwono melihat saat ini ada ketimpangan data kemiskinan antara pusat dengan daerah. Hal ini terjadi tidak hanya di Jakarta melainkan di beberapa provinsi.
Terlebih saat ini Presiden Jokowi memastikan akan menurunkan bantuan Bansos Covid-19 ke depannya. Karena itu, agar bantuan tepat sasaran, kata Nirwono, semestinya Mensos mengundang kepala daerah untuk mengsinkronkan data warga miskin penerima bantuan. (Baca juga: Netizen Bongkar Drama Blusukan Mensos Risma di Sudirman-MH Thamrin)
Barulah setelah nantinya data terverifikasi, Pemda bisa lebih bekerja menangani warga miskin. Selain harus mendata dan memberikan bantuan, Pemda wajib merelokasi warga miskin.
Apabila pada nantinya warga miskin itu bukan warga Jakarta atau pendatang. Nirwono menyebutkan Kemensos bisa turun tangan melakukan langkah-langkah, seperti mengembalikan warga itu ketempat asal. Terlebih Kemensos mempunyai kemampuan itu.
“Lagi pula pusat juga punya rusun untuk menampung mereka, salah satunya di Pasar Rumput dan Pasar Kemis,” ucapnya. (Baca juga: Risma Blusukan Temui Tunawisma Ibu Kota, PDIP: Hal Baik yang Patut Ditiru)
Adapun kepada Pemprov DKI Jakarta, Nirwono menyarankan agar lebih perhatian dan bersikap realitis. Dibandingkan harus memindahkan mereka ke Rumah DP 0 rupiah, DKI bisa memindahkan mereka ke rusunawa milik DKI atau pusat.
“Enggak mungkin DP 0 rupiah terbangun. Sisa jabatan Anies tinggal 2 tahun lagi,” tutupnya.
(thm)
Explore More