Terpilih Jadi Ketua GMKI Jakarta, Ini Sejumlah Kebijakan Donny

JAKARTA - Konferensi Cabang Ke-36 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) DKI Jakarta akhirnya membuahkan banyak hasil. Dalam konfercab yang menguras energi dan waktu ini tercetus banyak keputusan.

Salah satu keputusan yang dihasilkan dari konfercab tersebut adalah terpilihnya Donny Manurung sebagai Ketua Cabang GMKI DKI JAKARTA untuk masa bakti 2020-2022.

Menjadi nakhoda baru GMKI Jakarta, Donny mengemban semangat: "Mewujudkan Tatanan Organisasi yang ideologis, terstruktur, sistematis, dan masif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi".

"Harapan besarnya, berkomitmen melayani GMKI Jakarta, sesuai kasih Kristus, AD/ART GMKI dan militansi, dan membawa GMKI Jakarta ke arah yang lebih baik," ujar Donny Manurung dalam keterangan tertulisnya, Rabu 9 Desember 2020.

Dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan awak media, Donny mengutarakan bahwa GMKI DKI Jakarta mendukung pemerintah dalam hal Undang-Undang Omnibus Law dengan sejumlah catatan, yang tentunya telah dipelajari kader-kader GMKI Jakarta.

"Awalnya GMKI DKI Jakarta menolak UU Omnibuslaw, dan kami pun turun ke jalan untuk berdemo menentang kebijakan UU tersebut, namun demikian kalau kita kemarin di awal ya kita jelas tetap menolak," ujar Donny.

"Ada beberapa poin, tapi tidak semua dari bagian UU Omnibus Law itu kita tolak, contoh seperti cluster pajak. Ternyata cluster pajak itu sangat menguntungkan. Melihat waktu sekarang ini karena sudah disepakati oleh pemerintah kita sudah tidak turun ke jalan lagi, kita lebih menggunakan jalur-jalur konstitusi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan bahwa GMKI DKI Jakarta akan meminta pemerintah untuk membenahi UU Omnibus Law jika UU tersebut merugikan rakyat. "Judicial review tidak semua dari UU Omnibus Law itu fatal. Ada beberapa bagian yang baik, itu harus kami dukung, makanya yang salah kita kritisi," ucapnya.

"Kita ini mitra pemerintah, jadi ketika salah, seperti UU Cipta Kerja ada yang tidak baik, kita akan selalu ingatkan dan mengawal kebijakan pemerintah tersebut," katanya lagi.