Center For Budget Analysis: DPRD DKI Jangan Nafsu Naik Gaji
loading...
Ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dikritik untuk tidak menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 . Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 .
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan. ( )
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota legislatif seharusnya tidak terburu-buru untuk menaikkan RKT tersebut. "DPRD jangan terlalu nafsu minta kenaikan pendapatan, saat pandemi Corona, dan di saat transaksi ekonomi lagi anjlok," katanya saat dihubungi, Minggu (29/11/2020).
Dia menilai, rencana kenaikan tersebut malah akan memberatkan rakyat. Untuk itu, Uchok menyarankan agar rencana tersebut ditunda terlebih dahulu. "Memaksa pendapat naik setinggi tinggi nya sama saja memaksa rakyat untuk melakukan ekonomi agar bisa bayar pajak. DPRD itu wakil rakyat, jadi jangan memaksa rakyat yg sedang sulit ekonomi untuk memaksa rakyat bayar pajak melalui menaikan pendapatan," tutup Uchok.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan. ( )
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat 27 November 2020.
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan. ( )
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota legislatif seharusnya tidak terburu-buru untuk menaikkan RKT tersebut. "DPRD jangan terlalu nafsu minta kenaikan pendapatan, saat pandemi Corona, dan di saat transaksi ekonomi lagi anjlok," katanya saat dihubungi, Minggu (29/11/2020).
Dia menilai, rencana kenaikan tersebut malah akan memberatkan rakyat. Untuk itu, Uchok menyarankan agar rencana tersebut ditunda terlebih dahulu. "Memaksa pendapat naik setinggi tinggi nya sama saja memaksa rakyat untuk melakukan ekonomi agar bisa bayar pajak. DPRD itu wakil rakyat, jadi jangan memaksa rakyat yg sedang sulit ekonomi untuk memaksa rakyat bayar pajak melalui menaikan pendapatan," tutup Uchok.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan. ( )
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat 27 November 2020.
(mhd)
Explore More