Terkait Penyerangan Polsek Ciracas, Amnesti Internasional: Tegakkan Hukum

JAKARTA - Penyerangan kantor Polsek Ciracas , Jakarta Timur, dinilai telah merusak kredibilitas hukum di Indonesia. Sebab “tragedi hukum” itu melibatkan dua angkatan, yakni TNI dan Polri.

Sebab kedua angkatan tersebut semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan kepada aturan hukum. Serta menyandarkan kepada aturan hukum jika terjadi persengketaan.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid, mengatakan pentingnya penegakan hukum, baik menyangkut kalangan sipil maupun anggota aparat keamanan.

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah anggota TNI dan Polri," ujarnya, Minggu (30/8/2020). (Baca juga: 12 Oknum Prajurit TNI AD Ditahan di Guntur, 19 Lainnya Segera Diperiksa)

Usman Hamid yang merupakan mantan Ketua Kontras mempertegas, yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah personal, individu, yang kebetulan adalah aparat hukum, ukan institusi atau lembaga.

Karena itu, salah besar jika institusi melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum. Institusi, menurut Usman Hamid, seharusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

Penegakan hukum yang dimaksud, tentulah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya.

Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan. Tindakan hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek oleh anggota TNI, bukanlah yang pertama kali terjadi.

Seperti sejumlah kasus sejenis sebelumnya, penyelesaiannya belum sepenuhnya bersandar kepada hukum. Belum transparan kepada publik, sekaligus belum menunjukkan itikad yang positif, dalam konteks pendidikan hukum. (Baca juga: Selain Dipecat, Prajurit AD yang Terbukti Merusak Polsek Ciracas Dipaksa Ganti Rugi)

Dalam hal ini, Usman Hamid mengingatkan para pemangku kepentingan di negeri ini, TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum.

Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum. Dengan kata lain, penyerangan Kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, tersebut, bertolak-belakang dari keteladanan yang dimaksud.

Di sejumlah media sosial, ada beberapa warga yang menduga, penyerangan tersebut bisa jadi adalah dampak dari provokasi pihak-pihak tertentu, yang bertujuan merusak keharmonisan TNI dan Polri yang sudah terbina selama ini.

Dugaan itu sudah sepatutnya dicermati dengan sungguh-sungguh oleh aparat keamanan, karena hal tersebut sudah menyangkut keamanan negara secara nasional.

Penyerangan sekaligus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap anggota Polri di Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman Hamid, harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

"Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali, sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," katanya.

Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung “ringan tangan” untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal ini, pimpinan TNI dan Polri, sudah sepatutnya duduk bersama untuk bersama-sama menegakkan hukum terhadap anggota masing-masing. Ini tidak bisa lagi disikapi sebagai kekerasan lokal, yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan lokal.

Selain itu, Usman Hamid sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan terhadap Polsek Ciracas tersebut, bukan hanya menyangkut TNI dan Polri tapi telah berdampak serius terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kenapa? Karena, oknum TNI secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik," tukasnya.

Di era media sosial kini, yang menyaksikan kesewenangan-wenangan tersebut bukan hanya warga sekitar Ciracas, tapi dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru.

Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut, menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum.