Cagub Pramono Tidak Akan Mengalihkan Anggaran KJP ke Sekolah Gratis

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menegaskan enggan membiarkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dialihkan untuk menjalankan program sekolah swasta gratis. Kebijakan itu diambil jika dirinya memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini merujuk pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Melihat keterbatasan anggaran, Pemprov DKI membuka kemungkinan KJP dihapus agar sekolah gratis tahun depan bisa berjalan. Pramono menilai program bantuan pendidikan Pemprov DKI yang sudah berjalan bertahun-tahun itu harus tetap berlangsung.

"Yang akan kita lakukan itu untuk tetap KJP dipertahankan, bahkan diperluas. Seperti yang saya janjikan untuk anak-anak (pemegang KJP) bisa lihat Monas, TMII, kemudian Ancol (gratis)," kata Pramono kepada wartawan di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).



Pramono menambahkan apabila Pemprov DKI dan DPRD DKI menghapus anggaran KJP dalam pengesahan APBD 2025, nanti bila menjabat Gubernur Jakarta, akan mengembalikan alokasi KJP dalam perubahan APBD.

"KJP kan, begitu kami jadi gubernur, mempunyai hak untuk melakukan refocusing (penyesuaian) dan juga RAPBD (rancangan APBD). Dipastikan KJP enggak dihapus," tegasnya.



Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin menyebut kebijakan sekolah gratis SD, SMP, SMA yang mulai diterapkan Juli 2025 diperuntukkan bagi semua murid sekolah yang masuk kriteria. Hanya saja dia tak merinci lebih jauh sekolah yang masuk kriteria seperti apa. "Semua murid yang sekolahnya masuk skema gratis," kata Khoirudin, Senin (4/11/2024).

Politisi PKS itu menegaskan sekolah swasta mahal tidak akan ikut dalam skema sekolah gratis tersebut. "Sekolah mahal tidak termasuk," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Jakarta akan mulai diterapkan pada Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Dari anggaran sebesar ini, maka program prioritas yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Program sekolah gratis baik di sekolah negeri dan swasta ini disebut akan terealisasi mulai Juli 2025. "Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta,” ujar Ketua DPRD DKI Khoirudin, Sabtu, 2 November 2024.