Jokowi Canangkan Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 dari Medan Satria ke Tomang
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi mencanangkan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, Rabu (11/9/2024). Fase ini sepanjang 24,5 kilometer dari mulai Medan Satria hingga Tomang.
Jokowi mengatakan, pada Maret 2019 pemerintah telah mengoperasikan Fase 1 Utara-Selatan dari Lebak Bulus-Bundaran HI. Menurutnya, hal tersebut telah mengubah wajah transportasi di Indonesia, khususnya Jakarta.
"Sejak operasi sampai sekarang MRT telah mengangkut, memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang. Jumlah yang tidak kecil. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan di Fase 2A Utara-Selatan dari HI sampai Kota," kata Jokowi dalam sambutannya.
Presiden ingin memperluas jangkauan MRT dengan membangun Lintas Timur-Barat Fase 1 dari Medan Satria menuju Tomang. "Dan kita ingin memperluas, memperlebar jangkauan pembangunan, sehingga pada hari ini mode MRT akan kita bangun lagi untuk MRT Lintas Timur-Barat Fase 1, yaitu dari Medan Satria ke Tomang sepanjang 24,5 kilometer," katanya.
Dengan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat itu diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Jakarta sebagai sebuah kota global dan kota aglomerasi dengan di sekitarnya. "Dan peradaban itu betul-betul peradaban transportasi yang modern, betul-betul hadir setelah MRT itu nantinya selesai semuanya," katanya.
Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, lokasi pencanangan pembangunan MRT Lin Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 pada hari ini merupakan titik integrasi antara MRT Lintas Utara-Selatan, Bundaran HI-Ancol Marina dengan MRT Lin Timur-Barat Cikarang-Balaraja.
Heru mengungkapkan pembangunan MRT Lin Timur-Barat sepanjang 24,5 km akan terdiri dari 21 stasiun. "Pembangunan didanai oleh pinjaman JKA melalui co-financing bersama ADB, dengan Kementerian Perhubungan sebagai Assisting Agency, dan Pemprov DKI Jakarta sebagai Implementing Agency, dan BTA MRT Jakarta sebagai Sub-Implementing Agency. Sedangkan pembangunan sepanjang 800 meter di wilayah Kota Bekasi dibiayai oleh melalui hibah Pemerintah Pusat, dan operasionalnya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema PSO," kata Heru.
Jokowi mengatakan, pada Maret 2019 pemerintah telah mengoperasikan Fase 1 Utara-Selatan dari Lebak Bulus-Bundaran HI. Menurutnya, hal tersebut telah mengubah wajah transportasi di Indonesia, khususnya Jakarta.
"Sejak operasi sampai sekarang MRT telah mengangkut, memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang. Jumlah yang tidak kecil. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan di Fase 2A Utara-Selatan dari HI sampai Kota," kata Jokowi dalam sambutannya.
Presiden ingin memperluas jangkauan MRT dengan membangun Lintas Timur-Barat Fase 1 dari Medan Satria menuju Tomang. "Dan kita ingin memperluas, memperlebar jangkauan pembangunan, sehingga pada hari ini mode MRT akan kita bangun lagi untuk MRT Lintas Timur-Barat Fase 1, yaitu dari Medan Satria ke Tomang sepanjang 24,5 kilometer," katanya.
Dengan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat itu diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Jakarta sebagai sebuah kota global dan kota aglomerasi dengan di sekitarnya. "Dan peradaban itu betul-betul peradaban transportasi yang modern, betul-betul hadir setelah MRT itu nantinya selesai semuanya," katanya.
Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, lokasi pencanangan pembangunan MRT Lin Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 pada hari ini merupakan titik integrasi antara MRT Lintas Utara-Selatan, Bundaran HI-Ancol Marina dengan MRT Lin Timur-Barat Cikarang-Balaraja.
Baca Juga
Heru mengungkapkan pembangunan MRT Lin Timur-Barat sepanjang 24,5 km akan terdiri dari 21 stasiun. "Pembangunan didanai oleh pinjaman JKA melalui co-financing bersama ADB, dengan Kementerian Perhubungan sebagai Assisting Agency, dan Pemprov DKI Jakarta sebagai Implementing Agency, dan BTA MRT Jakarta sebagai Sub-Implementing Agency. Sedangkan pembangunan sepanjang 800 meter di wilayah Kota Bekasi dibiayai oleh melalui hibah Pemerintah Pusat, dan operasionalnya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema PSO," kata Heru.
(abd)