Antisipasi Perluasan Ganjil Genap, Transjakarta Siapkan 48 Rute
A
A
A
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyiapkan 48 rute untuk mengantisipasi kebijakan ganjil-genap yang berlangsung mulai hari ini Senin (9/9/2019). Tujuannya untuk mengantisipasi dan menarik warga naik Transportasi massal terbesar di Ibu Kota itu.
Direktur Operasional PT Transjakarta, Prasetia Budi mengatakan, seiring disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Peraturan tentang Perluasan Aturan Pembatasan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor Polisi Ganjil Genap, PT Transportasi Jakarta mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah yang diambil Transjakarta ini adalah dalam rangka mendukung kebijakan tersebut serta mengantisipasi dan menarik warga naik Transportasi terbesar di Ibu Kota ini.
Berdasarkan hasil evaluasi uji coba perluasan Ganjil Genap selama 20 hari sejak 12 Agustus hingga 6 September lalu, kenaikan penumpang terjadi hampir diseluruh rute Transjakarta yang dilalui rute ganjil-genap sekitar 3,95%.
"Kenaikan tertinggi terjadi pada rute GR1 (Bundaran Senayan -Harmoni), rute GR1 (bus Gratis) selama sosialisasi ganjil genap ini terjadi kenaikan jumlah pelanggan sebanyak 8,2%,” kata Prasetia Budi.
Budi menjelaskan, langkah pertama untuk meningkatkan penumpang adalah informasi, pihaknya akan memberikan informasi rute serta park and ride terdekat dengan layanan Transjakarta yang melayani di area perluasan ganjil-genap melalui medsos dan lain-lain.
Langkah selanjutnya, adalah menyiapkan armada pada rute perluasan ganjil-genap untuk mengantisipasi naiknya jumlah pelanggan di rute tersebut. "Kami sudah menyiapkan total 48 rute yaitu 21 Rute BRT, 23 rute Non BRT dan 4 rute tambahan mikrotrans di setiap segmen wilayah yang terimbas ganjil-genap,” ungkapnya.
Selain itu, langkah lain yang diambil Transjakarta adalah dengan memperluas halte-halte yang memiliki kapasitas kecil agar dapat menampung peningkatan pelanggan di halte. Seperti halte Velodrom, Halte Tosari, dan sebagainya.
"Kami optimistis dengan kebijakan peluasan ganjil genap ini kami dapat memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi yang terimbas kebijakan ini dan memiliki berbagai aktifitas di Ibu Kota untuk menggunakan layanan Transjakarta dengan aman dan nyaman", katanya.
Bukan hanya penambahan rute, kata dia, unit armada juga ditambah untuk antisipasi kebijakan ini. Budi menyatakan akan menambahkan bus di setiap rute untuk antisipasi kenaikan pelanggan di beberapa rute dari jumlah renop (rencana operasi) yang sebelumnya pada hari kerja.
Diharapkan dengan langkah yang diambil Transjakarta dengan perluasan kebijakan ini warga dapat beralih ke transportasi publik. "Mudah-mudahan kebijakan ini dapat membawa masyarakat untuk naik transportasi publik,” pungkasnya.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Putranto menilai pembatasan sistem ganjil-genap hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan alternatif. Untuk itu, harus ada peningkatan layanan transportasi umum yang memadai. Tanpa adanya layanan yang memadai tersebut, kemacetan di jalan alternatif yang terdampak ganjil-genap pasti akan terjadi. "Harus ada pilihan pengganti yang melayani dari awal perjalanannya," ungkapnya.
Leksmono juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengambil jalur yang tidak biasa dalam menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) dengan meminta bantuan pemerintah pusat.
Dia menilai, ERP merupakan satu-satunya pembatasan kendaraan dan tidak akan berjalan sempurna pada awal penerapannya. Di situlah peran pemerintah pusat untuk membantu Pemprov DKI tanpa menunggu kesempurnaan tersebut.
"Kalau menunggu sempurna ya tidak akan berjalan. Terapkan saja dahulu sambil menyempurnakannya. Terpenting masyarakat dapat mengetahui bahwa untuk lewat kawasan ERP harus membayar cukup mahal. Sehingga mereka berfikir untuk segera mencoba angkutan umum," ungkapnya.
Direktur Operasional PT Transjakarta, Prasetia Budi mengatakan, seiring disahkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Peraturan tentang Perluasan Aturan Pembatasan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor Polisi Ganjil Genap, PT Transportasi Jakarta mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, langkah yang diambil Transjakarta ini adalah dalam rangka mendukung kebijakan tersebut serta mengantisipasi dan menarik warga naik Transportasi terbesar di Ibu Kota ini.
Berdasarkan hasil evaluasi uji coba perluasan Ganjil Genap selama 20 hari sejak 12 Agustus hingga 6 September lalu, kenaikan penumpang terjadi hampir diseluruh rute Transjakarta yang dilalui rute ganjil-genap sekitar 3,95%.
"Kenaikan tertinggi terjadi pada rute GR1 (Bundaran Senayan -Harmoni), rute GR1 (bus Gratis) selama sosialisasi ganjil genap ini terjadi kenaikan jumlah pelanggan sebanyak 8,2%,” kata Prasetia Budi.
Budi menjelaskan, langkah pertama untuk meningkatkan penumpang adalah informasi, pihaknya akan memberikan informasi rute serta park and ride terdekat dengan layanan Transjakarta yang melayani di area perluasan ganjil-genap melalui medsos dan lain-lain.
Langkah selanjutnya, adalah menyiapkan armada pada rute perluasan ganjil-genap untuk mengantisipasi naiknya jumlah pelanggan di rute tersebut. "Kami sudah menyiapkan total 48 rute yaitu 21 Rute BRT, 23 rute Non BRT dan 4 rute tambahan mikrotrans di setiap segmen wilayah yang terimbas ganjil-genap,” ungkapnya.
Selain itu, langkah lain yang diambil Transjakarta adalah dengan memperluas halte-halte yang memiliki kapasitas kecil agar dapat menampung peningkatan pelanggan di halte. Seperti halte Velodrom, Halte Tosari, dan sebagainya.
"Kami optimistis dengan kebijakan peluasan ganjil genap ini kami dapat memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi yang terimbas kebijakan ini dan memiliki berbagai aktifitas di Ibu Kota untuk menggunakan layanan Transjakarta dengan aman dan nyaman", katanya.
Bukan hanya penambahan rute, kata dia, unit armada juga ditambah untuk antisipasi kebijakan ini. Budi menyatakan akan menambahkan bus di setiap rute untuk antisipasi kenaikan pelanggan di beberapa rute dari jumlah renop (rencana operasi) yang sebelumnya pada hari kerja.
Diharapkan dengan langkah yang diambil Transjakarta dengan perluasan kebijakan ini warga dapat beralih ke transportasi publik. "Mudah-mudahan kebijakan ini dapat membawa masyarakat untuk naik transportasi publik,” pungkasnya.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanagara, Leksmono Suryo Putranto menilai pembatasan sistem ganjil-genap hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan alternatif. Untuk itu, harus ada peningkatan layanan transportasi umum yang memadai. Tanpa adanya layanan yang memadai tersebut, kemacetan di jalan alternatif yang terdampak ganjil-genap pasti akan terjadi. "Harus ada pilihan pengganti yang melayani dari awal perjalanannya," ungkapnya.
Leksmono juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengambil jalur yang tidak biasa dalam menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) dengan meminta bantuan pemerintah pusat.
Dia menilai, ERP merupakan satu-satunya pembatasan kendaraan dan tidak akan berjalan sempurna pada awal penerapannya. Di situlah peran pemerintah pusat untuk membantu Pemprov DKI tanpa menunggu kesempurnaan tersebut.
"Kalau menunggu sempurna ya tidak akan berjalan. Terapkan saja dahulu sambil menyempurnakannya. Terpenting masyarakat dapat mengetahui bahwa untuk lewat kawasan ERP harus membayar cukup mahal. Sehingga mereka berfikir untuk segera mencoba angkutan umum," ungkapnya.
(cip)