6.000 Brimob Nusantara Siaga, Kapolda Metro: Kami All Out Jaga Ibu Kota

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono memastikan kepolisian siap all out menjaga keamanan Ibu Kota jelang penetapan penghitungan suara pemilu tingkat nasional 22 Mei 2019 mendatang. Brimob nusantara sebanyak 6.000 personel telah disiagakan untuk menjaga keamanan Jakarta.

Jumlah itu masih memungkinkan bertambah, tergantung kondisi keamanan di Ibu Kota. Apabila ada ancaman kian serius mengganggu konstitusi, Kapolda memastikan akan mengerahkan kekuatan penuh. (Baca juga: Anggota Brimob Daerah Dikirim ke Jakarta, Polda Metro: Kami Kekurangan Personel)

“Penggunaan personel ini, kita lihat dari potensi kerawanannnya. Kalau kerawanannya kecil, tentu jumlah personelnya tidak banyak. Kalau jumlah kerawanannya spektrumnya dapat menganggu situasi keamanan, kita akan pertebal kekuatan kita,” ujar Kapolda di Komplek Unilever, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (26/4/2019).

Dalam menjaga Jakarta, kata Gatot, Polda Metro Jaya mendapat bantuan dari Mabes Polri dan jajaran TNI. Karenanya, apel kesiapsiagaan dan konsulidasi telah dilakukan di kawasan JCC Kemayoran, Jakarta Pusat. Cara ini untuk menghadapi ancaman.

Dalam apel itu, pengecekan dilakukan menyeluruh, mulai dari jumlah personel, peralatan, hingga kendaraan taktis. Proses ini akan terus dilakukan hingga akhir penetapan pemenang Pemilu 22 Mei 2019 mendatang. (Baca juga: Polda Metro dan Kodam Jaya Siapkan Diri Amankan Penetapan Hasil Pemilu)

Pihaknya juga terus menganalisa potensi gangguan, mulai dari skala ringan dengan pasukan minimal hingga kekuatan penuh apabila ancaman kian serius. “Kalau dia (gangguan) mulai naik lagi, kita pertebal (Kekuatan). Kalau naik lagi kita akan all out dengan sejumlah kekuatan kita yang ada, baik itu personel atau kekuatan kita yang ada,” sebut Gatot.

Hingga kini Kapolda memastikan suasana Jakarta masih kondusif. Masyarakat dapat beraktivitas normal dan tidak anarkis. Sekalipun dalam beberapa waktu ada yang demonstrasi di KPU maupun Bawaslu, tapi hal itu masih dianggap wajar karena menyampaikan aspirasi dilindungi undang-undang. “Hanya, kami mengimbau kegiatan itu dilaksanakan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Terkait ancaman people power yang rencananya dilakukan oleh kelompok tertentu, Kapolda mengatakan dari analisis anggota di lapangan hal itu belum terlihat. Meski demikian, pihaknya masih melakukan deteksi dini demi terciptanya suasana yang kondusif. Ia mengimbau seluruh masyarakat menahan diri.

”Sekarang sudah selesai (pencoblosan), hilangkan perbedaan itu, kita bersatu kembali. Kalau nanti ada temuan-temuan berupa kekurangan dalam pemilu, ikutilah mekanisme komplain yang ada. Kita kan punya Bawaslu, DKPP, MK, lakukan sesuai aturan itu,” ucap Kapolda.

Apabila nantinya ada pihak-pihak yang melakukan tindakan di luar konstitusi, Gatot memastikan segala tindakan inkonstitusional akan ditindak tegas. Ia mengacu hal itu berdasarkan undang undang dan aturan yang dipegang. “Bila itu terjadi, kita tentu harus mengambil langkah langkah tegas. Dalam artian ketentuan-ketentuan yang kita miliki,” pungkasnya.