alexametrics

LBH KAHMI Jaya Akan Bantu Permasalahan Hukum Warga DKI

loading...
LBH KAHMI Jaya Akan Bantu Permasalahan Hukum Warga DKI
Suasana pelantikan Direktur LBH KAHMI Jaya dan diskusi bertajuk 'Menakar Efektivitas Penegakan Hukum di DKI Jakarta Bela Rakyat-Bela Ummat' di Cikini, Jakarta, Jumat (5/4/2019).Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya (Jaya) akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta yang kurang mampu. Karena, hingga kiini masih ada masyarakat Ibu Kota yang enggan kooperatif dengan masalah hukum lantaran minim pengetahuannya masalah tersebut.

"Masih ada masyarakat Jakarta yang takut untuk menghadapi hukum," ungkap Sekretaris KAHMI Jaya Muhammad Amin saat sambutan pelantikan Direktur LBH KAHMI Jaya dan diskusi bertajuk 'Menakar Efektivitas Penegakan Hukum di DKI Jakarta Bela Rakyat-Bela Ummat' di Cikini, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Menurut Amin, LBH KAHMI tidak hanya terfokus kepada bantuan hukum semata. Tapi, LBH KAHMI Jaya bisa membantu masyarakat terkait kesulitannya untuk mendapatkan kesehatan.



"LBH KAHMI Jaya itu tidak hanya lembaga bantuan hukum, tapi pendidikan dan kesehatan. Tapi tujuan kita KAHMI juga ingin mengabdikan untuk masyarakat," ujarnya.

Bahkan untuk membantu masyarakat, kata dia, pihaknya akan melakukan Jemput bola bagi masyarakat yang terlibat hukum."Kita akan jemput bola ke kelurahan, RT/RW. Kita akan memberikan edukasi terkait masalah hukum yang masih minim diketahui oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH KAHMI Jaya, Muhammad Arif Sulaiman mengatakan, pihaknya bakal mengedepankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Karena, kita ingin bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita ingin mengedepankan supremasi hukum, terutama di DKI Jakarta. Kami ingin membantu masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan pendampingan hukum," kata Arif.

Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Namun, pihaknya akan mendukung penuh pemerintah daerah jika kebijakannya prorakyat."Kita akan kritisi kebijakan Pemda yang tidak pro rakyat. Namun jika sebaliknya kita dukung penuh," ucap Arif.
(whb)
preload video
loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak