alexametrics

Kejari Tangsel Terima 310 SPDP, Kasus Tanah dan Narkoba Paling Menonjol

loading...
Kejari Tangsel Terima 310 SPDP, Kasus Tanah dan Narkoba Paling Menonjol
Kepala Kejari Kota Tangsel Bima Suprayoga dan jajarannya menggelar konferensi pers, Jumat (20/7/2018). Foto: SINDOnews/Hasan Kurniawan
A+ A-
TANGERANG SELATAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) telah empat bulan berdiri di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Sejak diresmikan pada 12 Maret 2018, sedikitnya sudah 310 pelimpahan berkas yang ditangani.

Dengan sumber daya manusia (SDM) dan kantor yang masih mengontrak di ruko Bintaro Jaya, Pondok Aren, Kejari Tangsel ditarget segera menyelesaikan 310 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut.



Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tangsel Sobrani Binzar menyebutkan, dari 310 berkas yang dilimpahkan itu, sebanyak 70 kasus terkait dengan pidana umum sengketa tanah yang masuk ke dalam ranah pidana.

Sedangkan sisanya yang terbesar adalah kasus narkotika. Kedua kasus ini, yakni pertanahan dan narkotika, merupakan kasus-kasus yang paling menonjol di Kota Tangsel dan menjadi perhatian serius.

"Yang paling menonjol adalah narkotika dan tanah. Jadi masalah di Tangsel ini yang paling banyak adalah narkoba dan tanah. Itu yang kami terima dari Polres Tangsel dan Polda Metro," ujar Sobrani, kepada wartawan, Jumat (20/7/2018).

Sebagai wilayah urban, kata dia, ota Tangsel memiliki dinamika kehidupan masyarakat yang kompleks dan menjadi sasaran pengembangan besar. Kasus tanah yang terjadi dan masuk ke meja hijau banyak berasal dari sengketa antara warga dengan pihak pengembang. Tidak jarang kasus itu menghadapkan warga dengan perusahaan swasta.

"Jadi macam-macam masalahnya, ada yang lahannya dimasukin pihak lain yang menganggap itu milikinya. Ada 70 perkara tanah yang masih SPDP. Paling banyak masalah dengan swasta," tukasnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak