Dukung Seruan Dewan Guru Besar, BEM UI Buka Opsi Turun ke Jalan

DEPOK - Setelah Dewan Guru Besar UI kini Badan Eksekutif Universitas Indonesia (BEM UI) yang bersuara atas suasana politik yang terjadi saat ini. Ketua BEM UI Verrel Uziel pun menyatakan dukungannya atas empat poin seruan guru besar dan alumni UI terkait kondisi tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Verrel yang menggantikan Ketua BEM Nonaktif Melki Sedek Huang itu secara tegas bahwa dalam tahap tidak percaya dalam rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Ia menyebut turun ke jalan akan menjadi opsi, tapi tidak menjadi yang utama.

Baca juga: Dewan Guru Besar UI: Jangan Rusak Demokrasi dengan Kepentingan Politik Sesaat dan Nepotisme

"Saat ini mulai pada tahap tidak percaya, tapi sebagai kalangan intelektual melihat dari segala sisi, dan apakah hasil kajian dan diskusi kami membuktikan hal sebagaimana mestinya nantinya kami mengeluarkan sikap lebih jelas. (Turun ke jalan) tetap menjadi opsi, tapi bukan yang utama," katanya, Verrel kepada wartawan di Halaman Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

"Mengenai seruan kita hari ini merupakan semangat bersama yang melihat ada masalah di bangsa kita. Tentunya kita penting menyikapi secara tegas agar masyarakat di luar bisa mengetahui permasalahan, kita penting bergerak bersama, menyuarakan aspirasi, dan kita menuntut pemerintah merespon apa yang kita minta," dia melanjutkan.

Baca juga: Lagu Maju Tak Gentar Iringi Keresahan Guru Besar dan Alumni UI Atas Hancurnya Demokrasi di Indonesia

Verrel menyebut BEM UI saat ini tetap menjaga rasa percaya terhadap pemerintahan. Namun jika mengkhianati dan tak dihiraukan Ia menjamin akan ada gerakan dari mahasiswa.

"Sejauh ini kita berusaha tetap menjaga rasa percaya pada pemerintah, tinggal pemerintah untuk menjaga rasa percaya kita, tapi jika mengkhianati tidak dihiraukan, tidak menutup kemungkinan ada gerakan yang dapat menuntut kenyataan sikap konkret pemerintah," ujarnya.

Berikut empat poin seruan guru besar dan alumni UI:

1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.

3. Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.