DKI Ingin Cocokkan Identitas Warga dengan Sistem Pendeteksi Wajah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melengkapi data-data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Jakarta Smart City dengan sistem face recognition (sistem pendeteksi wajah). Data tersebut nantinya akan disandingkan dengan data-data yang dimiliki kepolisian.

"Kita ingin menyandingkan data-data yang dimiliki dengan data dari kepolisian untuk memastikan wilayah juga terupdate dengan data-data terbaru," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Sandi menuturkan, tujuan penyandingan data Pemprov DKI dengan kepolisian ini sebagai bentuk antisipasi untuk mengawasi adanya pergerakan warga di Jakarta yang pulang dari Suriah dan terkait tindakan terorisme. Tak hanya itu, politisi Partai Gerindra itu menuturkan, Pemprov Jakarta juga tengah menunggu data-data terkait pergerakan warga yang pulang dari Suriah.

"Warga yang baru pulang dari Suriah harus diberikan perhatian khusus tanpa mendiskriminasi," tuturnya. Sandi melanjutkan, akan memastikan bahwa data tersebut sudah melalui analisa. Hal tersebut dimaksud agar nantinya Pemprov mengeluarkan kebijakan yang antisipatif.

"Tapi dilihat dari propensity (kecenderungan) terhadap kegiatan teror, kita harus pastikan bahwa data-data tersebut terolah teranalisa, sehingga kita ada pola predictive policy. Kita bisa ada kebijakan yang antisipatif, bukan kebijakan yang reaktif," ucap Sandiaga.

Sandiaga mengungkapkan, melalui kamera pengawas (CCTV) yang dilengkapi sistem face recognition, Pemprov bisa mengetahui orang-orang yang pulang dari Suriah. Adapun sistem tersebut terhubung langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Imigrasi.

"Perannya itu dari CCTV yang kita punyai semua. CCTV itu face recognition-nya bisa di cek yang data-data tersebut. Jadi data-datanya itu ada di BNPT ada di migrasi. Jadi bertebaran data-data tersebut ini yang perlu dikoordinasi data-data ini," ujar Sandi.