Caleg Perindo Michael Sianipar Ingatkan Pentingnya Anggota DPRD Menyerap Aspirasi Warga
loading...
Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Perindo Michael Sianipar menghadiri diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: Seberapa Realistis Janji-Janjinya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023). Foto/Carlos Roy Fajarta
A
A
A
JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Michael Sianipar menyebutkan pentingnya peran anggota DPRD DKI Jakarta dalam menyerap aspirasi warga. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: Seberapa Realistis Janji-janjinya.
"Musrenbang sering menjadi formalitas. Kita sering mendengarkan RT/RW telah mengajukan sejak tahun lalu tapi tidak direalisasikan. Harus dikawal agar bisa diterapkan. Musrenbang meskipun online sejak 2015 namun sering menjadi formalitas semata," ujar Michael dalam acara yang digelar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023).
Michael menyebutkan, peran partisipasi masyarakat harus semakin disosialisasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah dibuat. "Kita harus mendorong digitalisasi agar warga terlibat. Ada Jakarta Smart City, ada Jaki. Artinya, tools-nya sudah ada. Banyak warga sudah menggunakan. Kalau kami terpilih kami ingin agar alat-alat ini semakin dikembangkan dan dapat digunakan dengan relevan oleh publik," jelasnya.
Michael juga melihat pentingnya pelibatan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah (perda). Ia melihat anggaran perda sekarang malah untuk sosialisasi perda yang sudah dibuat. Padahal, seharusnya anggaran tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam membuat perda.
"Yang menilai perda dilaksanakan atau tidak itu masyarakat. Makanya pengawasan terhadap perda sangat penting. Masyarakat sebagai penerima, padahal dalam demokrasi, kita yang menentukan program pemerintah. Kita harus dapat menyampaikan puas atau tidak puas, serta mengevaluasi," tuturnya.
Kata Michael, DPRD DKI Jakarta harus peka terhadap suara masyarakat. Jika banyak salah sasaran program, masyarakat harus punya akses melalui wakil rakyat. "Saat ada rapat dengan dinas, masyarakat dapat ikut dan mengomentari hal tersebut. Jadi publik dapat berbicara langsung dengan hal tersebut," pungkas kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024 tersebut.
"Musrenbang sering menjadi formalitas. Kita sering mendengarkan RT/RW telah mengajukan sejak tahun lalu tapi tidak direalisasikan. Harus dikawal agar bisa diterapkan. Musrenbang meskipun online sejak 2015 namun sering menjadi formalitas semata," ujar Michael dalam acara yang digelar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (15/12/2023).
Michael menyebutkan, peran partisipasi masyarakat harus semakin disosialisasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah dibuat. "Kita harus mendorong digitalisasi agar warga terlibat. Ada Jakarta Smart City, ada Jaki. Artinya, tools-nya sudah ada. Banyak warga sudah menggunakan. Kalau kami terpilih kami ingin agar alat-alat ini semakin dikembangkan dan dapat digunakan dengan relevan oleh publik," jelasnya.
Michael juga melihat pentingnya pelibatan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah (perda). Ia melihat anggaran perda sekarang malah untuk sosialisasi perda yang sudah dibuat. Padahal, seharusnya anggaran tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam membuat perda.
"Yang menilai perda dilaksanakan atau tidak itu masyarakat. Makanya pengawasan terhadap perda sangat penting. Masyarakat sebagai penerima, padahal dalam demokrasi, kita yang menentukan program pemerintah. Kita harus dapat menyampaikan puas atau tidak puas, serta mengevaluasi," tuturnya.
Kata Michael, DPRD DKI Jakarta harus peka terhadap suara masyarakat. Jika banyak salah sasaran program, masyarakat harus punya akses melalui wakil rakyat. "Saat ada rapat dengan dinas, masyarakat dapat ikut dan mengomentari hal tersebut. Jadi publik dapat berbicara langsung dengan hal tersebut," pungkas kader partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024 tersebut.
(zik)
Explore More