Tak Urai Kemacetan, DKI Diminta Tak Subsidi Kereta Bandara

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak terburu-buru menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensubsidi kereta bandara. Kereta bandara dinilai berkarakteristik komersil dan tidak mengurai kemacetan di Jakarta.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta bidang perkereta apian, Aditya Dwilaksana mengatakan, kondisi kereta bandara saat ini kontraproduktif dengan kenyataannya. Dimana, operator tidak akan balik modal kalau menerapkan harga permintaan pemerintah, sementara kalau operator menetapkan harga, tidak akan terjangkau oleh pengguna.

Kereta bandara, lanjut Adit, sejarahnya dari pembangunan stasiun, pengadaan kereta, sistem tekhnologi, rel, itu dilakukan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) dan Railink. Artinya, investasi yang dikeluarkan sangat besar.

Kendati demikian, kata Adit, karakteristik kereta bandara tidak perlu disubsidi lantaran bersifat komersil. Terkecuali memang mengurai kemacetan, khususnya arus lalu lintas ke arah bandara. (Baca Juga: Tarif Parkir Stasiun Sudirman Baru Dipatok Rp5 Ribu per Jam
"Kereta api bandara itu murni komersial. Karakteristik pengguna kereta api bandara tidak perlu disubsidi. Kecuali kereta api bandara melayani perjalanan orang di luar stasiun bandara yang sifatnya perintis melayani mobilitas pekerja dan sebagainya," kata Aditya Dwilaksana saat dihubungi, Kamis 4 Januari 2018.

Adit menjelaskan, selain harus mengkaji kembali karakteristik kereta bandara untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI harus menghitung kembali beban yang akan dikeluarkan untuk subsidi moda transportasi. Apalagi DKI ke depan bukan hanya mensubsidi bus TransJakarta, melainkan Ok Otrip, Ligh Rail Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT). Termasuk perairan Kepulauan Seribu.

Meski begitu, Adit mengakui, bila anggaran DKI cukup besar dibanding dengan daerah lain. Tetapi, apabila sebagian besar dikeluarkan untuk subsidi, pembangunan pendukung moda transportasi lain akan terhambat. Misalnya saja pembangunan jalan tak sebidang dan sebagainya.

"Saya melihat kurang tepat sasaran kalau pengguna kereta bandara disubsidi. Untuk mencapai bandara kemungkinan besar orang mengunakan armada lain, bus damri dan sejenisnya," ungkapnya. (Baca Juga: Malam Tahun Baru, 16 Kereta Api Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Adit berharap, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) segera membentuk rencana Induk Transjabodetabek yang terpadu dengan rencana induk transportasi daerah lain. Dengan begitu, kewenangan BPTJ untuk mengintegrasikan moda transportasi Jabodetabek semakin jelas.

"Integrasi kan bukan hanya fisik. Sistem pembayaran, sistem jadwal harus terintegrasi. Dengan begitu masyarakat lebih mudah. Jangan sampai operator moda transportasi dikelola berbeda dan integrasi tidak berjalan," pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, DKI bisa saja memberikan subsidi apabila memang semua moda transportasi yang ada di Jakarta dikelola di bawah Pemprov DKI. Sehingga, subsidi silang untuk moda transportasi dapat terpenuhi.

Politikus PDIP ini menilai, permasalahan integrasi moda transportasi di Jakarta saat ini masih banyak yang mengedepankan ego sektoral. Padahal, kalau satu tujuan untuk mengurai kemacetan dan memaksimalkan angkutan umum, semua akan selesai dengan cepat.

"Untuk angkutan jalan yang ada saja di Jakarta sangat sulit. Masing-masing operator dan PT Transportasi Jakarta tidak sinergi karena ego. Jadi hilangkan ego sektoral dan kedepankan pelayanan angkutan umum," ungkapnya. (Baca Juga: Tahun Baru, Pengunjung TMII Tembus 109.002 Orang
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno akan menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensubsidi kereta bandara. Terpenting, dapat mengubah perilaku masyarakat yang selama ini ke bandara dengan kendaraan pribadi menggunakan kereta api bandara.

"Tentunya kita ingin ada integrasi dengan moda transportasi dan tim akan segera dibentuk untuk mengkaji ini dan juga berkoordinasi dengan DPRD karena ini anggaran tentunya harus disetujui oleh DPRD juga," pungkasnya.