Caleg Perindo Budy Tjoanda Siap Perjuangkan Masalah Pendidikan di Tangsel
loading...
A
A
A
JAKARTA - Caleg DPRD Partai Perindo Provinsi Banten Dapil 9, Budy Tjoanda mengatakan masalah pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi pekerjaan rumah. Hal tersebut membuatnya tergerak untuk memperbaikinya.
"Jika masuk (terpilih sebagai DPRD) ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," ujar Budy dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023).
Menurutnya, masalah tersebut yakni terjadi ketimpangan jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimana, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15% dari jumlah SD sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dan SMP negeri terbilang minim.
Dampak dari ketimpangan tersebut menyebabkan banyaknya orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out).
"Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," jelas dia.
Selain itu, kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius.
"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke sekolah negeri dia bayar Rp15-20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya," pungkasnya.
Lihat Juga: Elektabilitas Jagoan Perindo di Kota Bekasi Tri Adhianto-Harris Bobihoe Meningkat Jelang Pencoblosan
"Jika masuk (terpilih sebagai DPRD) ini akan saya perjuangkan dan perbaiki," ujar Budy dalam diskusi Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (7/12/2023).
Baca Juga
Menurutnya, masalah tersebut yakni terjadi ketimpangan jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dimana, jumlah SMP di Tangsel hanya sekitar 15% dari jumlah SD sehingga tingkat keterserapan alumni di SD negeri dan SMP negeri terbilang minim.
Dampak dari ketimpangan tersebut menyebabkan banyaknya orang tua wali menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biayanya cukup mahal. Bahkan, ada siswa yang sampai putus sekolah (drop out).
"Nah yang menjadi pernyataan, mereka putus sekolah karena tidak masuk sekolah negeri (SMP). Karena ketersediaan sekolah negeri itu sangat minim," jelas dia.
Selain itu, kata Budy, adanya oknum-oknum yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti pungutan biaya masuk sekolah negeri juga menjadi masalah yang serius.
"Setelah mereka lulus SMP mau ke SMA negeri itu kesulitan padahal nem mereka memenuhi persyaraatan. Kenapa? Karena khusus di Tangsel masih ada oknum-oknum bermain KKN. Untuk masuk ke sekolah negeri dia bayar Rp15-20 juta ke sekolah negeri. Inilah keprihatinan saya," pungkasnya.
Lihat Juga: Elektabilitas Jagoan Perindo di Kota Bekasi Tri Adhianto-Harris Bobihoe Meningkat Jelang Pencoblosan
(kri)