Harapan Buruh ke Ganjar Bila Jadi Presiden: Revisi UU Ciptaker dan Sistem Pengupahan
loading...
A
A
A
TANGERANG - Buruh di Tangerang berharap Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bisa mengabulkan permintaannya bila terpilih menjadi Presiden 2024. Permintaan buruh tersebut yakni revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan sistem pengupahan.
UU Nomor 6 Tahun 2023, yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu dinilai tak berpihak kepada buruh. Begitu pula sistem pengupahan yang kini diterapkan pemerintah dinilai tidak relevan.
Ketua DPC Serikat KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi menuturkan formulasi sistem pengupahan yang dibuat Pemerintah telah mendegradasi nilai upah buruh. Menurutnya, hal ini justru malah merugikan buruh. "Upah itu harus disandingkan dengan upah lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan tingginya di wilayah Jabodetabek ini itu kemudian sangat rendah," kata dia, Minggu, (19/11/2023).
Supriadi mengatakan Ganjar yang merupakan capres yang diusung oleh Partai Perindo yang peduli terhadap buruh. "Kami punya harapan besar kepada Pak Ganjar manakala menjadi presiden republik Indonesia 2024, maka Pak Ganjar akan menetapkan upah minimum itu dengan pendekatan pada kebutuhan hidup layak," tambahnya.
UU Ciptaker yang saat ini berlaku, kata Supriadi, jauh dsri harapan para buruh. Banyak hak-hak buruh yang diabaikan. Terkait dengan itu, lanjut Supriadi, Ganjar pun meminta para buruh untuk memformulasikannya. Sehingga, ketika menjadi Presiden 2024, formulasi tersebut bisa langsung diajukan.
"Dari sekarang formula itu sudah harus dirumuskan sehingga begitu Pak Ganjar dilantik jadi presiden segala sesuatu itu dapat langsung dilaksanakan," ucapnya.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan baru saja berdiskusi dengan elemen buruh Kabupaten Tangerang. Ganjar pun mendemonstrasikan apa yang menjadi keresahan para buruh.
"Apa yang menjadi perasaan dan tadi disampaikan sangat jelas selalu. Kami sangat senang ketika para buruh menyadari posisi masing-masing. Ada regulasi yang harus direvisi, ada dialog yang harus dilakukan, dan ada komunikasi yang dibangun intens," ujarnya usai berdiskusi dengan para buruh di Kabupaten Tangerang, Jumat, 17 November 2023.
Menurut Ganjar tugas Pemerintah yakni memfasilitasi pertemuan dengan para buruh. Sehingga, seluruh ide dan gagasan bisa diformulasikan secara seksama dan saling menguntungkan.
UU Nomor 6 Tahun 2023, yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu dinilai tak berpihak kepada buruh. Begitu pula sistem pengupahan yang kini diterapkan pemerintah dinilai tidak relevan.
Ketua DPC Serikat KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi menuturkan formulasi sistem pengupahan yang dibuat Pemerintah telah mendegradasi nilai upah buruh. Menurutnya, hal ini justru malah merugikan buruh. "Upah itu harus disandingkan dengan upah lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan tingginya di wilayah Jabodetabek ini itu kemudian sangat rendah," kata dia, Minggu, (19/11/2023).
Supriadi mengatakan Ganjar yang merupakan capres yang diusung oleh Partai Perindo yang peduli terhadap buruh. "Kami punya harapan besar kepada Pak Ganjar manakala menjadi presiden republik Indonesia 2024, maka Pak Ganjar akan menetapkan upah minimum itu dengan pendekatan pada kebutuhan hidup layak," tambahnya.
UU Ciptaker yang saat ini berlaku, kata Supriadi, jauh dsri harapan para buruh. Banyak hak-hak buruh yang diabaikan. Terkait dengan itu, lanjut Supriadi, Ganjar pun meminta para buruh untuk memformulasikannya. Sehingga, ketika menjadi Presiden 2024, formulasi tersebut bisa langsung diajukan.
"Dari sekarang formula itu sudah harus dirumuskan sehingga begitu Pak Ganjar dilantik jadi presiden segala sesuatu itu dapat langsung dilaksanakan," ucapnya.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan baru saja berdiskusi dengan elemen buruh Kabupaten Tangerang. Ganjar pun mendemonstrasikan apa yang menjadi keresahan para buruh.
"Apa yang menjadi perasaan dan tadi disampaikan sangat jelas selalu. Kami sangat senang ketika para buruh menyadari posisi masing-masing. Ada regulasi yang harus direvisi, ada dialog yang harus dilakukan, dan ada komunikasi yang dibangun intens," ujarnya usai berdiskusi dengan para buruh di Kabupaten Tangerang, Jumat, 17 November 2023.
Menurut Ganjar tugas Pemerintah yakni memfasilitasi pertemuan dengan para buruh. Sehingga, seluruh ide dan gagasan bisa diformulasikan secara seksama dan saling menguntungkan.
(cip)