Uji Coba Pembatasan Roda 2 Akan Dilakukan per Minggu

JAKARTA - Uji coba perpanjangan jalur pembatasan sepeda motor dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Senayan resmi diberlakukan pada 12 September 2017. Selama satu bulan masa uji coba, evaluasi akan dilakukan setiap minggu sebelum DKI resmi menetapkan pembatasan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, saat ini pihaknya bersama Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang spanduk sosialisasi di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin berikut di jalur alternatifnya. Menurut dia, sosialisasi yang telah dilakukan hampir 1 bulan belakangan ini, baik dengan media cetak, elektronik ataupun spanduk sudah cukup diketahui oleh masyarakat secara umum.

Untuk itu, kata Andri, uji coba pada 12 September 2017 sudah siap dilakukan sebagai bentuk sosialisasi langsung terhadap petugas dan penguna kendaraan roda dua.

"Pada uji coba nanti kami akan evaluasi selama satu minggu sekali dan menampung semua aspirasi perihal pembatasan roda dua nanti. Kalau seumpamanya dalam 1 bulan tidak efektif, pembatasan roda dua akan dikaji kembali," kata Andri Yansyah saat dihubungi kemarin.

Andri menjelaskan, kemacetan di Jakarta saat ini sudah semakin mengkhawatirkan. Sementara, Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta di dalam koridor kerap terlihat sepi. Menurutnya, hal tersebut harus segera diantisipasi dengan melakukan pembatasan, baik sistem ganjil genap ataupun perluasan koridor pembatasan kendaraan roda dua.

Hal yang paling memungkinkan untuk melakukan perluasan koridor pembatasan roda dua, sebut Andri yakni di Jalan Sudirman-Thamrin. Dimana, jalur alternatif dan bus Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) sangat mendukung pembatasan tersebut.

"Kawasan ganjil genap akan diperluas di Rasuna Said. Sementara ini kami sedang mempersiapkan uji coba pembatasan roda dua dari Bundaran HI-Bundaran Senayan," ungkapnya.

Untuk jumlah bus yang ditempatkan di jalur alternatif dan koridor pembatasan, kata Andri akan disesuaikan pada uji coba nanti. Terpenting busnya sudah tersedia dan siap digunakan. Namun sayangnya dia belum bisa menyebutkan berapa target kecepatan jarak tempuh dan jumlah penumpang bus dari pembatasan kendaraan roda dua tersebut.

"Kami akan paparkan pada evaluasi setiap minggu nanti. Pengendara roda dua tidak ditindak saat uji coba, hanya diberi pengarahan," katanya.

Sementara itu, pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto menilai, pembatasan roda dua hinga ke Bundaran Senayan hanya memindahkan kemacetan dari jalan protokol ke jalan alternatif. Sehinga, wajar bila DKI terlihat memberikan karpet merah kepada roda empat dan menyingkirkan kendaraan roda dua yang sama-sama membayar pajak.

Leksmono menjelaskan, pembatasan kendaraan merupakan instrumen untuk mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan roda dua. Namun tentunya harus ada peningkatan layanan transportasi umum yang memadai. Termasuk dukungan petugas terhadap masyarakat pengguna angkutan umum. Tanpa adanya layanan yang memadai tersebut, penolakan terhadap pembatasan roda dua pasti akan terjadi.

"Yang salah manajemennya kalau bus TransJakarta sepi bukan malah harus memaksa pengendara roda dua tanpa ada pilihan pengganti yang melayani dari awal perjalanannya," ungkapnya.

Selain itu, Leksmono juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengambil jalur yang tidak biasa dalam menerapkan Elektronik Road Pricing (ERP) dengan meminta bantuan pemerintah pusat. Dia menilai ERP merupakan satu-satunya pembatasan kendaraan dan tidak akan berjalan sempurna pada awal penerapannya. Disitulah peran pemerintah pusat untuk membantu Pemprov DKI memulai tanpa menunggu kesempurnaan tersebut.

Seperti peristiwa teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Jasa Marga yang sangat lamban berinvestasi. Padahal sudah hampir sembilan bulan tidak juga menandatangani satu dokumen pun dan jasa marga langsung menyatakan siap. Artinya, teguran Presiden seperti itu dapat membantu percepatan.

"Kalau menunggu sempurna ya tidak akan berjalan. Terapkan saja dahulu sambil menyempurnakannya. Terpenting masyarakat dapat mengetahui bahwa untuk lewat kawasan ERP harus membayar cukup mahal. Sehingga mereka berpikir untuk segera mencoba angkutan umum," ungkapnya‎.