Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pekan Ini, DPRD Kota Bogor Mulai Bahas Nota Keuangan RAPBD 2024
loading...
DPRD Kota Bogor mulai membahas pembahasan nota keuangan RAPBD 2024 pekan ini. Pembahasan akan dilakukan secara intensif dengan Pemkot Bogor. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - DPRD Kota Bogor mulai membahas pembahasan nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 pekan ini. Pembahasan nota keuangan RAPBD 2024 akan dilakukan secara intensif dengan Pemkot Bogor .
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, dalam dua pekan ke depan masing-masing komisi akan membedah tuntas dengan seluruh SKPD. Dua pekan berikutnya Banggar akan melakukan finalisasi dengan TAPD. ”Dengan waktu pembahasan yang panjang ini diharapkan agar APBD 2024 jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Atang dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Dalam nota keuangan yang disampaikan Pemkot Bogor, diketahui RAPBD 2024 sebesar Rp3 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah Rp2,7 triliun, belanja daerah Rp2,9 triliun, dan pembiayaan daerah Rp200 miliar.
Dalam pembahasan RAPBD 2024 ini, Atang menekankan Pemkot Bogor harus memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan , program sosial, dan program kewilayahan. Sebab fokus tersebut menjadi persoalan yang mengemuka di tahun 2023 dan tentu harus diselesaikan di tahun 2024.
Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan dalam struktur RAPBD 2024 yang disampaikan, angka SILPA Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan masih sebesar Rp135 miliar. Maka, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD 2023 dan melihat tren realisasi APBD 2020-2022, Bima menilai pencantuman SILPA Tahun Anggaran 2023 masih harus dikoreksi menjadi Rp62 miliar.
“Terkait dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pendapatan agar mengevaluasi kembali target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Dia juga menekankan kepada seluruh SKPD Kota Bogor terkait rencana pendapatan agar dioptimalkan dengan melihat target potensi pendapatan daerah, target capaian realisasi potensi pendapatan daerah, dan penyelesaian atas piutang pendapatan daerah. “Sementara terkait belanja, kami memandang perlu adanya refocussing belanja. Untuk itu, agar seluruh kepala perangkat daerah melihat kembali rencana anggaran belanjanya dan melakukan prioritas belanja,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, dalam dua pekan ke depan masing-masing komisi akan membedah tuntas dengan seluruh SKPD. Dua pekan berikutnya Banggar akan melakukan finalisasi dengan TAPD. ”Dengan waktu pembahasan yang panjang ini diharapkan agar APBD 2024 jauh lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Atang dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).
Dalam nota keuangan yang disampaikan Pemkot Bogor, diketahui RAPBD 2024 sebesar Rp3 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah Rp2,7 triliun, belanja daerah Rp2,9 triliun, dan pembiayaan daerah Rp200 miliar.
Dalam pembahasan RAPBD 2024 ini, Atang menekankan Pemkot Bogor harus memprioritaskan penggunaan anggaran di 2024 untuk sektor pendidikan , program sosial, dan program kewilayahan. Sebab fokus tersebut menjadi persoalan yang mengemuka di tahun 2023 dan tentu harus diselesaikan di tahun 2024.
Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan dalam struktur RAPBD 2024 yang disampaikan, angka SILPA Tahun Anggaran 2023 yang dicantumkan masih sebesar Rp135 miliar. Maka, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD 2023 dan melihat tren realisasi APBD 2020-2022, Bima menilai pencantuman SILPA Tahun Anggaran 2023 masih harus dikoreksi menjadi Rp62 miliar.
“Terkait dengan hal tersebut, seluruh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pendapatan agar mengevaluasi kembali target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Dia juga menekankan kepada seluruh SKPD Kota Bogor terkait rencana pendapatan agar dioptimalkan dengan melihat target potensi pendapatan daerah, target capaian realisasi potensi pendapatan daerah, dan penyelesaian atas piutang pendapatan daerah. “Sementara terkait belanja, kami memandang perlu adanya refocussing belanja. Untuk itu, agar seluruh kepala perangkat daerah melihat kembali rencana anggaran belanjanya dan melakukan prioritas belanja,” ujarnya.
(poe)
Explore More