DPR Sebut Bom Kampung Melayu Ada Korelasi dengan ISIS di Filipina

JAKARTA - Teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 24 Mei 2017 malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dua orang yang diduga pelaku juga tewas diperkirakan ada korelasinya dari dampak darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao.

Hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin. Dia menyebutkan, kebijakan Duterter terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di Kota Marawi pada Selasa 23 Mei 2017 malam telah menyebabkan ruang gerak kelompok militan ISIS tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, kelompok pendukung ISIS di Indonesia memunculkan eksistensinya, mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di negara selain Filipina.

"Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar Hasanuddin dalam dalam keterangannya, Jumat (25/5/2017).

Selain itu, lanjut Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina memiliki korelasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Sehingga akan sangat mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia.

"Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam," ungkap Hasanuddin.

Untuk itu, Hasanuddin menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, lanjut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.

"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," ujar Hasanuddin.