Tingkatkan Air bersih, PDAM Minta Pendampingan Hukum Kejati DKI

JAKARTA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di Kantor Kejati DKI Jakarta. Kerja sama tersebut agar PDAM Jaya dapat fokus melaksanakan programnya, khususnya memenuhi pelayanan air bersih untuk warga Jakarta.

Direktur Utama PDAM Jaya Erlan Hidayat mengatakan, banyak program PDAM Jaya yang harus didampingi lembaga hukum dalam perjalanannya. Khususnya soal penggabungan Perusahaan Air Limbah (PAL) Jaya dengan PDAM. Sebab, penggabungan itu membutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini Raperda tentang Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah telah digodok.

"Kalau soal air kita memang ahlinya, tapi kalau soal hukum ya Kejati seperti ini yang berkompeten. Intinya kami butuh pendampingan agar kami fokus menjalankan program pemenuhan air bersih untuk warga Jakarta," kata Erlan Hidayat di Kantor Kejati DKI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Maret 2017 kemarin.

Erlan menjelaskan, air bersih yang dapat dikelola dan didistribusikan oleh kedua operator yakni Palyja dan PT Aetra sebanyak 17.000 liter per detik. Sedangkan kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta yang mencapai 10 juta jiwa itu sebanyak 26.100 liter per detik.

Artinya, Jakarta masih kekurangan air bersih ssebanyak 9.100 liter per detik. Untuk itu, proses pengolahan air limbah menjadi air bersih harus dikembalikan semula mengingat 18 meter kubik penggunaan air bersih per detik, 80-90% mengalir lagi sebagai air limbah setelah digunakan oleh pelanggan.

Selain itu, lanjut Erlan, pihaknya juga menambah pasokan air bersih melalui pembangunan Water Treatment Plants (WTP) yang bisa menambah 500 liter per detik di sungai dalam kota Jakarta. WTP yang sudah berfungsi yakni di Kanal Banjir Barat (KBB) Karet, Jakarta Pusat dikirim ke Muara Baru dan sebagian ke daerah Kuningan, Gatot Subroto serta Sudirman.

Sedangkan WTP KBB Hutan Kota, Jakarta Barat ditargetkan awal semester dua 2018 dan WTP Kali Pesanggrahan yang ditargetkan pada 2019 apabila pada 2017 izinnya dikeluarkan. "Sebelum 1997, kita dapat mengambil pasokan air bersih dari Sungai Ciliwung. Tapi setelah hampir 20 tahun, apa yang terjadi dengan Sungai Ciliwung. Artinya kondisi air bersih sangat kronis saat ini. Kita harus tanamkan pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya air bersih agar warga Jakarta tidak kekurangan air bersih," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Erlan, dalam peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada Rabu, 22 Maret lalu, pihaknya mengajak kepada kedua operatornya untuk menggencarkan pendidikan terhadap anak-anak bagaimana caranya menjaga kelestarian air.

"PDAM sudah punya sekolah pendidikan tentang air di Bekasi. Peringatan hari air tidak membuahkan apa-apa kalau hanya seremonial. Air punya kelestarian yang harus dijaga," ungkapnya.

Terkait pengambilalihan pengelolaan air bersih dari kedua operatornya, lanjut Erlan, pihaknya meminta waktu tambahan enam bulan kedepan untuk restrukturisasi Palyja dengan PDAM. Sedangkan dengan Aetra karena rebalancing pada 2013, akhirnya dtunda.

Nantinya, setelah restrukturisasi dengan Palyja, PDAM akan mengambil alih pelayanan terhadap pelanggan. "Selama ini kan kami hanya mendapat imbalan dari pengelolaan air bersih operator kami. Nah, nanti kalau sudah restrukturisasi, kami balik, kami yang mengelola semua, Palyja hanya mendapat intensif dari kami," pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga meminta agar PDAM Jaya berani melepaskan dua operator perusahaan swasta-nya dan mengambil alih semua distribusi air bersih. Terlebih, PDAM telah bekerja sama dengan PT Jakpro yang sama-sama merupakan BUMD.

Sehingga, lanjut Padapotan, warga tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih dan membelinya dengan harga mahal yang dijual dalam drigen di gerobak-gerobak. "Sudah 18 tahun PDAM Jaya dimanjakan dengan kerja operator swasta. Pendapatan daerah minim, warga sulit dapat air bersih," tegasnya.