Begini Langkah Ridwan Kamil Atasi Masalah Polusi Udara di Depok-Bekasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap sejumlah langkah mengatasi permasalahan polusi udara di Depok-Bekasi. Langkah itu mulai dari membatasi pergerakan dengan work from home (WFH) atau bekerja di rumah hingga mengalihkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi terbarukan.
"Kemarin kan sudah dikoordinasikan, dipaparkan, multidimensi, pengurangan transportasi, pengurangan PLTU ke energi terbarukan, pengurangan pergerakan dengan work from home, merekayasa cuaca, dan lain-lain," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kepada wartawan di Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023).
Sebelumnya, Pemprov Jabar menerapkan skema kerja dari rumah dengan nama Mekanisme Kerja Dinamis (MKD), yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil pada 19 Juni 2023. Menurut Kang Emil, penerapan WFH ini tak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.
"Saya akan rapat dengan Bupati dan Wali Kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi lain," ujar Kang Emil.
Rencana aksi lain untuk mengurangi polusi di Jabodetabek adalah penguatan konversi kendaraan listrik. Kang Emil mengungkapkan, Pemerintah Pusat merencanakan meningkatkan nilai subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. "Penguatan konversi kendaraan listrik ada wacana insentif Rp7 juta naik menjadi Rp10 juta."
Rencana aksi berikutnya, rekayasa cuaca dan penguatan regulasi terhadap penggunaan transportasi publik.
"Kemarin kan sudah dikoordinasikan, dipaparkan, multidimensi, pengurangan transportasi, pengurangan PLTU ke energi terbarukan, pengurangan pergerakan dengan work from home, merekayasa cuaca, dan lain-lain," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kepada wartawan di Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023).
Sebelumnya, Pemprov Jabar menerapkan skema kerja dari rumah dengan nama Mekanisme Kerja Dinamis (MKD), yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil pada 19 Juni 2023. Menurut Kang Emil, penerapan WFH ini tak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.
"Saya akan rapat dengan Bupati dan Wali Kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi lain," ujar Kang Emil.
Rencana aksi lain untuk mengurangi polusi di Jabodetabek adalah penguatan konversi kendaraan listrik. Kang Emil mengungkapkan, Pemerintah Pusat merencanakan meningkatkan nilai subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. "Penguatan konversi kendaraan listrik ada wacana insentif Rp7 juta naik menjadi Rp10 juta."
Rencana aksi berikutnya, rekayasa cuaca dan penguatan regulasi terhadap penggunaan transportasi publik.
(zik)