Tekan Polusi Udara Jakarta, DPRD DKI Terapkan WFH 2 Bulan
loading...
DPRD DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama 2 bulan demi menurunkan polusi udara di Jakarta yang makin memburuk. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Demi menurunkan polusi udara di Jakarta yang makin memburuk, DPRD DKI akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) selama 2 bulan. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai menerima audiensi aktivis lingkungan yang mengatasnamakan Koalisi Ibu Kota.
"Salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI. Jadi setelah saya bicara dengan Gubernur dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ada WFH 50 persen," ujar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dia juga mengimbau saat penyelenggaraan KTT ASEAN agar perusahaan swasta menerapkan WFH kepada karyawannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam menurunkan polusi di Jakarta.
"Imbauan WFH 75 persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4-7 September karena ada KTT ASEAN, itu totally libur Jakarta," sambungnya.
Penerapan WFH akan dioptimalkan dalam jangka pendek. "Sementara langkah kita itu dulu. Kalau memang bukan makin membaik ya kita harus ambil langkah lagi," kata Prasetyo.
Berdasarkan data IQAir dan Nafas Indonesia, kualitas udara di Jabodetabek dan Bandung masuk kategori tidak sehat. Polusi udara yang melanda belakangan ini menempatkan warga dalam keadaan bahaya.
Prasetyo menceritakan saat perjalanan menuju DPRD DKI, banyak gedung perkantoran tidak terlihat akibat tertutup polusi udara.
"Tadi saya berangkat dari rumah ke sini kebetulan lewat Jalan Budi Kemuliaan, saya mau lihat salah satu contoh ini, mau lihat Gedung Balai Kota saja nggak kelihatan. Hanya BUMN saja yang kelihatan, artinya asap debunya sudah sangat tinggi di Jakarta," kata politikus PDIP ini.
"Salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI. Jadi setelah saya bicara dengan Gubernur dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ada WFH 50 persen," ujar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dia juga mengimbau saat penyelenggaraan KTT ASEAN agar perusahaan swasta menerapkan WFH kepada karyawannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam menurunkan polusi di Jakarta.
"Imbauan WFH 75 persen untuk seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta antara tanggal 4-7 September karena ada KTT ASEAN, itu totally libur Jakarta," sambungnya.
Penerapan WFH akan dioptimalkan dalam jangka pendek. "Sementara langkah kita itu dulu. Kalau memang bukan makin membaik ya kita harus ambil langkah lagi," kata Prasetyo.
Berdasarkan data IQAir dan Nafas Indonesia, kualitas udara di Jabodetabek dan Bandung masuk kategori tidak sehat. Polusi udara yang melanda belakangan ini menempatkan warga dalam keadaan bahaya.
Prasetyo menceritakan saat perjalanan menuju DPRD DKI, banyak gedung perkantoran tidak terlihat akibat tertutup polusi udara.
"Tadi saya berangkat dari rumah ke sini kebetulan lewat Jalan Budi Kemuliaan, saya mau lihat salah satu contoh ini, mau lihat Gedung Balai Kota saja nggak kelihatan. Hanya BUMN saja yang kelihatan, artinya asap debunya sudah sangat tinggi di Jakarta," kata politikus PDIP ini.
(jon)
Explore More