Pembangunan TPA Sampah untuk Jabodetabek Terancam Molor

JAKARTA - Proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kampung Nambo, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, seluas 55 hektare yang dirancang untuk menampung sampah bagi Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi, Depok dan DKI Jakarta, terancam molor.

Pasalnya, progres proyek pembangunan TPAS yang dananya bersumber dari APBN sejak 2015 ini baru mencapai 70%. Padahal jika mengacu pada rencana kerja, proyek yang bertujuan mengatasi masalah sampah di Ibu Kota dan beberapa daerah penyangganya itu ditargetkan selesai 10 Februari 2017 mendatang.

"Untuk pembangunan fisik bangunan tempat pengolahan dan penampungan sampahnya kami pesimis bisa selesai. Tapi kalau untuk pembangunan akses jalan, kami upayakan rampung sebelum 10 Februari," ungkap pelaksana proyek pembangunan TPAS Nambo Purnomo, Selasa (31/12017).

Purnomo beralasan proses pembangunan yang diklaim sudah mencapai 70% itu tidak dapat mencapai target dikarenakan kontur tanah di sekitar lokasi proyek sangat labil. Bahkan tanggul yang sempat dibangun di area TPAS Nambo lima bulan lalu sempat terjadi longsor.

"Jadi keterlambatan ini kami juga enggak mau disalahkan, karena memang kontur tanah dilokasi proyek yang labil, membuat tanggul yang sudah selesai dibangun itu longsor longsor dan baru diperbaiki dua Minggu lalu," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan proyek yang saat ini sedang berjalan seperti pembuatan saluran air, pemasangan pipa dan titik penampungan sampah dapat selesai sesuai target "Satu area titik penampungan itu luasannya sekitar 4 hektar, disana nanti akan digunakan untuk pengolahan sampah," katanya.

Sekadar diketahui, proyek TPAS Nambo dengan luas lahan sekitar 55 hektare ini, nantinya bakal dikelola oleh Pemprov Jabar menggunakan sistem pengolahan teknologi canggih dan diharapkan dapat menjawab permasalahan sampah yang selama ini kerap membelenggu DKI Jakarta dan darah penyangga Ibu Kota lainnya di Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, meski proyek tersebut kewenangannya ada di Pemprov Jabar, namun pihaknya sangat berharap banyak keberadaan TPAS tersebut segera dioperasikan.

"Karena selama ini, meski kita sudah memiliki TPAS Galuga yang pemakaiannya bersama Kota Bogor tapi selalu timbul gejolak dan persoalan lingkungan lainnya yang dikeluhkan masyarakat," ucapnya.